Suarajakarta.co, JAKARTA – Berbeda dengan pemerintahan SBY, di era Jokowi terutama di tahun anggaran 2015, MUI (Majlis Ulama Indonesia) tidak mendapatkan bantuan sepeser pun untuk menanggulangi dana operasionalnya.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, yang menjelaskan bahwa selama ini operasional MUI ditanggung oleh swadaya masyarakat serta dana patungan dari kyai-kyai di MUI.
“Iya, selama 2015 ini kami tidak dapat lagi (dana dari pemerintah)”, katanya sebagaimana dikutip dari Republika.co.id (13/3).
Meskipun demikian, MUI tetap terus bergerak mengurus umat dengan menyelenggarakan dua agenda besar, yaitu acara Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharrom tahun lalu di Istora Senaya, dan, yang paling fenomenal adalah MUI berhasil mengeluarkan Risalah Yogyakarta pada Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta Februari silam.
“Alhamdulillah, tanpa dana dari pemerintah, MUI tetap mampu selesaikan agenda besar dana dari masyarakat. Alhamdulillah, umat masih percaya kepada MUI”, tambahnya.
Beliau menjamin bahwa ada atau tidaknya dana dari pemerintah tidak akan mempengaruhi kinerja MUI sebagai lembaga resmi tempat berkumpulnya para ulama untuk merumuskan solusi-solusi permasalahan umat. Sebab, menurutnya, MUI adalah dari umat, oleh umat, dan untuk umat. MUI tetap menyerahkan sepenuhnya soal anggaran kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI. (ARB)
