SuaraJakarta.co, JAKARTA – Penggunaan Hak Angket oleh legislatif, merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan eksekutif yang diduga melanggar ketentuan yang ada. Hak Angket tersebut adalah bagian dari Fungsi Pengawasan (Controlling) Legislatif agar terjadi perimbangan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
Dalam perjalanan politik Indonesia, Hak Angket terbukti memiliki daya tekan yang luar biasa untuk mengusut kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik luas. Salah satu penggunaan Hak Angket yang fenomenal dalam negeri ini adalah saat mengusut kasus bailout bank century di tahun 2009 yang jumlahnya mencapai 6,7 Triliun.
“Ingat, angket Bank Century yg merugikan uang Rp 6,7 trilyun, yg digelar DPR-RI pada 2009, berhasil menemukan otak di balik skandal rekayasa bailout tersebut: Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dll. Meskipun sampai detik ini lolos dari jerat hukum, itu hanya soal waktu saja”, kata Adhie Massardhi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (13/3).
Itulah sebabnya, menurut mantan juru bicara presiden era Gus Dur ini, adalah hal yang tidak masuk akal jika Nasdem, PKB, dan PAN belakangan menarik diri mencabut angket. Menurutnya, ada dua kemungkinan parpol tersebut, menarik diri.
“Pertama, para elit parpol itu tidak memahami Konstitusi, UU dan politik secara umum. Sebab hak angket itu 100% haknya anggota legislatif yang tidak bisa dipisahkan atau diambil alih pihak manapun. Kedua, Para elit parpol itu menjadi bagian atau bersekongkol dengan para pembegal anggaran yang pasti akan sangat terganggu dengan hak angket, yang akan jadi perhatian publik karena digelar di Ibukota dan sedang menjadi trending topic“.
Dengan demikian, dirinya meminta untuk masyarakat mendukung penuh Hak Angket DPRD untuk membongkar secara terbuka terhadap begal anggaran APBD DKI ini. Karena dengan demikian, masyarakat menjadi mengerti siapa yang bertanggung jawab penuh atas dana siluman tersebut.
