Anggaran Siluman 8,8 Triliun: Karena Miskomunikasi atau Oknum?

Suarajakarta.co, JAKARTA-Menjelang pengesahan R-APBD DKI Jakarta pada 23 Januari 2015 mendatang, muncul anggaran siluman yang jumlahnya mencapai 8,8 Triliun rupiah. Hal itu sebagaimana penemuan BPKP  yang melaporkan hal tersebut kepada Ahok atas nama program sosialisasi visi misi, yang terdiri dari sosialisasi SK Gubernur dan lainnya, yang dimasukkan ke pos anggaran Bappeda DKI.

Pantauan dari kompas.com (18/1) , disebutkan bahwa anggaran tersebut mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp 46 Miliar dalam setahun dan pengadaan barang serta jasa di SKPD DKI. Jika dijumlahkan, maka total dana anggaran tersebut secara keseluruhan mencapai angka 8,8 Triliaun.

“Kami (Pemprov DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami bilang ada program titip dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku” , kata Ahok di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1) sebagaimana dikutip dari laman kompas.com (19/1)

Ahok menilai ada oknum yang sengaja mengadu domba antara dirinya dengan DPRD DKI Jakarta. Oknum tersebut bisa berasal dari DPRD atau dari Sudin-SKPD yang bermain karena ada pertukaran keuntungan satu sama lain

“Mungkin juga ada oknum DPRD. Pasti ada oknum DPRD yang nyodorin suruh diisi. Bisa juga Sudin-SKPD main karena ditawarin komisi. Pengadaan seperti software dan lain-lain pasti ditawarin duit juga”, tambah Ahok di Balaikota hari ini (senin, 19/1) sebagaimana dikutip dari Detik.com

Atas dasar munculnya anggaran siluman tersebut, maka Ahok yang sedianya pada hari Jumat (16/1) menyampaikan pidato dalam paripurna RAPBD 2015, menjadi batal. Ahok menilai bahwa dengan kondisi pengelolaan keuangan yang sudah menggunakan e-budgeting seperti sekarang ini dapat terlihat siapa yang mengganti angka saat menginput angka. Ahok tidak ingin kejadian dua tahun belakangan terulang lagi karena adanya oknum yang bermain di Bappeda dan BPKP

“Dulu kan gak ada e-budgeting. Jadi ada oknum bisa masuk-masukin sendiri input gitu. Kita nggak tahu siapa yang main, nggak ngaku. Nah, dengan e-budgeting, siapapun yang mengganti angka kecatat. Passwordnya kecatat. Nah, saya minta kan 2014 diberlakukan tapi mereka nolak, pasti ada oknum-oknum di dalam Bappeda dan BPKP yang mau mau main”, tegas mantan Bupati Belitung Timur ini

Sebagaimana diketahui, pengalaman di APBD DKI 2013 dan 2014 sebelumnya didapati anggaran siluman di beberapa SKPD di DKI, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI

DPRD DKI dan Wagub DKI: Hanya Soal Miskomunikasi

Sejalan dengan pernyataan dari Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful, bahwa persoalan munculnya anggaran “jadi-jadian” tersebut hanyalah karena miskomunikasi. Menurutnya, sebagaimana dikutip dari kompas.com (19/1), kemunculan anggaran aneh tersebut hanya mungkin jika pembahasan sudah masuk di tingkat komisi bersama SKPD terkait. Sedangkan, hingga saat ini, pembahasan RAPBD belum sampai tingkat komisi. Sehingga, perlu komunikasi yang intens antara DPRD dengan SKPD terkait

“Tetap bisa dilakukan dengan membuka ruang komunikas. DKI kan juga punya tim anggaran kok, anggotanya ada Sekda, Kepala BPKD, dan Kepala Bappeda yang terus komunikasi dengan DPRD. Ngapain harus membukan pertentangan baru,” Kata mantan Walikota Blitar ini kepada wartawan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Minggu (18/1) malam

Pandangan Wagub DKI tersebut sejalan dengan pandangan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi yang menegaskan bahwa terjadi kesalahpahaman antara eksekutif dan legislatif.

“Sebetulnya bukan masalah coret-mencoret (anggaran), ini klarifikasi saja permasalahan yang sekarang beredar di media, kita mengganggap itu nggak ada dan Pak Ahok juga mengatakan kok ada Rp 8,8 Triliun itu dari mana, sedangkan, kita belum tahu itu”, balas Prasetyo sebagaimana dikutip dari laman detik.com (19/1)

“Nggak ada masalah sebetulnya. Cuma miskomunikasi saja. Nah, ada orang yang dikatakan Pak Ahok sebagai oknum ya itu lah. Ya itu saja sih yang harus diklarifikasi kepada dia”, lanjutnya usai bertemu dengan Ahok

Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, membalas Ahok dengan menantang untuk membuktikan tuduhan oknum tersebut

“Kami itu bekum melakukan pembahasan RAPBD, kok tahu-tahu dia bisa menuduh begitu? dari man parameternya dia bisa melihat ada anggaran titipan?” kata Taufik sebagaiman dikutip dari Tribunnews.com (18/1)

Ia mengingatkan bahwa pembahasan RAPBD di tingkat Banggar DPRD dengan SKPD Pemprov DKI dilakukan setelah rapat paripura pandangan gubernur terhadap fraksi-fraksi DPRD. Bukan sebelum terjadinya rapat paripurna. Hal itu menjadi wewenang DPRD DKI dalam fungsi untuk melakukan Hak Budgeting karena sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 (ARB)

Leave a Reply