SuaraJakarta.co, JAKARTA – Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD 2014 berbuntut panjang. DPRD DKI pun menuntut BPK memberikan penjelasan secara detail mengenai laporan pertanggung jawaban realisasi dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan daerah yang nominalnya mencapai Rp 2,1 triliun tersebut.
Dari jumlah tersebut Rp 197 miliar, bahkan tidak dilaporkan. Padahal, menggunakan uang negara satu rupiah saja harus dipertanggungjawabkan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik pun meminta badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) lebih cermat dalam menelusuri penggunaan uang itu.
“Uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Jika tidak, itu sudah masuk tindak pidana korupsi,” kata Taufik, Selasa (21/7) kemarin.
Apalagi kerugian tersebut berdasar audit BPK yang notabene lembaga resmi negara independen, seperti yang dilansir harian Jawa Pos.
Taufik juga meminta Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ikut bertanggung jawab.
“Iya dong, dia kan penanggung jawab anggaran DKI,” tuturnya.
Dari dewan, langkah yang akan dilakukan adalah meminta BPK blak-blakan terkait dengan temuan dalam audit mereka. Rencananya, pekan depan dewan merapatkan pembentukan panitia kerja (panja) yang akan menelusuri dan menginvestigasi terkait dengan audit BPK tersebut.
