SuaraJakarta.co, JAKARTA – Usia 2 tahun Jakarta Baru, yang ditandai dengan pelantikan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) – Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 15 Oktober 2012 lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mengalami variasi. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan mendapatkan apresiasi positif. Sementara rasa ketidakpuasan yang dialami masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah terjadi pada pelayanan publik bidang transportasi dan penangulangan banjir.
Kesimpulan demikian terangkum dari jajak pendapat yang dilakukan lembaga pemerhati pelayanan publik, Jakarta Public Service (JPS) pada 4-11 Oktober 2014 lalu. Jajak pendapat JPS dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanggulangan banjir. Jumlah sampel sebanyak 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di 5 wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error +/- 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Publik yang merasa puas terhadap pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan lebih banyak daripada publik yang merasa tidak puas. Di bidang pendidikan 3,33 persen menyatakan sangat puas dan 62 persen puas. Sementara, bidang kesehatan 12 persen menyatakan sangat puas dan 55 persen puas,” kata Tim Jajak Pendapat JPS, Rasminto, MPd di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Menurut Rasminto, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang transportasi dan penanggulangan banjir. “Publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap bidang transportasi sebanyak 63,33 persen tidak puas dan 16,67 persen sangat tidak puas. Dalam penanggulangan banjir, sebanyak 51 persen publik menyatakan tidak puas dan 11,33 persen menyatakan sangat tidak puas,” kata Rasminto.
Sementara itu Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta diantaranya fakta di lapangan dan pemberitaan di media massa. “Ketidakpuasan publik terhadap bidang transportasi bisa saja dipengaruhi oleh banyaknya kasus kerusakan bus transjakarta, bahkan sampai terbakar dan kasus korupsi pengadaan bus transjakarta yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung. Sementara upaya nyata pembenahan Waduk Pluit, pembuatan sodetan Sungai Ciliwung dan upaya lainnya belum mampu meyakinkan publik akan penanggulangan masalah yang menahun yakni banjir,” kata Syaiful.
Visi Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, dapat diwujudkan dengan kerja keras dan dibutuhkan dukungan dari masyarakat. “Masih ada tiga tahun untuk mewujudkan visi Jakarta Baru, meski ditinggal Joko Widodo sebagai Gubernur, dengan fokus bekerja dan dukungan dari masyarakat. Jangan malah memproduksi isu dan komentar-komentar yang tidak perlu,” pungkas Syaiful.
Berikut hasil jajak pendapat Jakarta Public Service (JPS) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di DKI Jakarta bidang pendidikan: sangat puas 3,33%, puas 62% , tidak puas 24,67%, sangat tidak puas 4,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 5,33%. Bidang kesehatan: sangat puas 12%, puas 55%, tidak puas 26%, sangat tidak puas 3,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 3,33%. Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%. Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
