Jakarta gerimis pagi ini. Tapi saya ngga mau mengaitkannya dengan hati yang juga terus gerimis membaca apa yang terjadi di negeri ini dalam headline harian nasionalnya. Dari enam media cetak nasional, dua media menuntut presiden segera mengambil sikap tegas dan konkrit atas carut marut negeri ini. Indopos dengan judul “Presiden Jangan Diam Saja” dan Media Indonesia dengan judul penuh harapan “Presiden Janji Segera Sikapi Soal Kapolri”.
Indopos menuliskan proses sidang pra peradilan yang digugat BG terhadap KPK namun batal digelar karena pihak KPK tidak hadir. KPK membela diri dengan alasan materi gugatan mendadak dirubah sehingga KPK tidak siap. Sidang ditunda 1 pekan. Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun mengatakan presiden tidak boleh diam saja atas permasalahan KPK-POLRI ini. Presiden harus bertindak cepat. Tidak boleh menunggu sidang pra peradilan. Sedangkan Media Indonesia menekankan pada pertemuan presiden dan DPR kemarin. DPR memberi kepercayaan pada presiden dan sudah menjalankan prosedur terkait pemilihan kapolri. Tinggal sekarang bola ada di tangan presiden yang katanya menunggu hasil sidang pra peradilan.
Dua media lainnya lebih fokus pada perkara yang melilit ketua KPK Abraham Samad. Koran Sindo memilih judul “Polri Terbitkan Sprindik Kasus Samad” dan Rakyat Merdeka “KPK Minta Presiden Turun Tangan, Samad Merasa Di-Antasari-kan”. Surat perintah penyidikan atas Abraham Samad telah resmi dikeluarkan. Meski demikian belum ada perubahan status menjadi tersangka. Kedua harian ini memberitakan juga terkait konferensi pers Abraham Samad yang menjelaskan tentang kasus yang melibatkannya. Yaitu terkait foto bersama anak perwira TNI yang menurutnya biasa terjadi karena dia sering diminta foto bersama dengan siapapun.
Selain itu juga terkait foto syur di ranjang yang menurut Samad telah diperiksa oleh tim forensik di KPK dan menyatakan kalau itu foto hasil editan. Samad juga ‘curhat’ bahwa apa yang tejadi pada dirinya adalah bentuk kriminalisasi seperti apa yang terjadi pada Antasari Azhar (mantan ketua KPK) dan lainnya. Desakan atas campur tangan presiden muncul dari Johan Budi yang menganggap ini sudah waktunya. Semua pimpinan KPK sudah berstatus terlapor. BW bahkan sudah menjadi tersangka. Bila semua menjadi tersangka akan terjadi kekosongan kepemimpinan di KPK.
Dua harian Lainnya Kompas dan Republika memilih isu rekening gendut Labora Sitorus dan Kesehatan.
Sudah dua hari terakhir harian Kompas memilih isu bebasnya Labora Sitorus dari LP Sorong Labora adalah anggota polisi pemilih rekening sebesar 1,5 triliun yang telah divonis 15 tahun penjara dan denda 5 milyar subsider 1 tahun penjara. Namun dikabarkan Labora mendapoatkan surat bebas dari lapas Sorong. Menkum dan HAM menduga Labora dilindungi oleh jaringan tertentu. Menteri telah menurunkan tim ke Sorong untuk berkordinasi dengan instansi terkait disana. Saat ini kejari sudah mengeluarkan surat pelarangan meninggalkan wilayah atas Labora. Disisi lain Labora memiliki simpatisan sipil yang cukup banyak. Sehingga langkah yang diambil untuk menghadapinya adalah langkah persuasif.
Sedangkan dari Republika, harian ini mengirim sinyal waspada DBD. Judul yang dipilih “Waspada Siklus 5 Tahunan”. Masyarakat diminta ekstra waspada atas siklus 5 tahunan wabah DBD. Di Jatim, pada bulan yang sama dibanding tahun lalu, tahun ini mengalami kenaikan 219,8 persen jumlah kasus DBD. Korban meninggal pada Januari tahun ini mencapai 52 orang dari 3134 kasus yang tercatat. Jumlah kematian ini mencapai 80,7% dibanding tahun lalu. Faktor pola cuaca dengan curah hujan yang naik turun serta kelembaban dengan suhu 24,35 – 32,25 dianggap ideal dalam perkembangan jentik nyamuk. Waspadalah!
Penulis: Muhammad Hilal | @moehiel
