Kongres HMI adalah untuk Rakyat

Jika diseret dalam konteks kekinian, apa yang dikatakan oleh Karl Marx, seorang pemikir sosialis ada benarnya. “pada awalnya manusia hidup komunal dan saling memiliki (kebendaan) secara bersama. Semua berubah tatkala konsep kepemilikan pribadi muncul. Karena sifat manusia yang cenderung rakus dan tamak, maka pemilikan pribadi menjelma menjadi monster eskpansif yang memperluas kepemilikan. Lalu menciptakan alat-alat produksi dan berusaha menumpuk kekayaannya. Karena sistem produksi memerlukan tenaga penggerak, maka direkrutlah kaum lemah (secara ekonomi) untuk menjadi alat bagi pengembangan bisnis dan perluasan aset yang diinginkan (memenuhi kerakusan) si Kapitalis”.

Lalu apa hubungannya dengan HMI? Meminjam kata-kata Cak Nun dalam bukunya Surat Untuk Kanjeng Nabi, “apa yang terjadi dalam konteks sosiologis tidak pernah berdiri sendiri. Pemerkosaan, perampokan atau pembunuhan tidak pernah beridiri sendiri, selalu ada dorongan dari luar dirinya yang dapat memaksa hal itu terjadi”. Beberapa kejahatan sangat ditopang oleh faktor besar yang melatarbelakanginya, misalnya kenapa pemerintah tidak becus menciptakan lapangan kerja atau kenapa orang-orang tidak difasilitasi mendapat pendidikan yang layak. Dari akumulasi tersebut menciptakan implikasi peristiwa sosial. Seorang pemuda misalnya karena menganggur akhirnya tidak punya uang. Didunia yang serba munafik dan matrealis seperti sekarang ini, gadis-gadis selalu mendambakan pria mapan dan berkantong tebal. Maka pemuda tersebut gagal mempunya kekasih. Karena tidak mempunyai kekasih maka dia terpaksa harus menunda pernikahan, tetapi karena faktor alamiah (seksual) yang tidak tersalurkan, tatkala dia merantau ke kota melihat gadis-gadis berpakaian serba minim, maka hasrat yang tak terbendung itu meluap dan tak tertahankan. Maka hingga timbullah perkosaan.

Dalam konteks yang lebih besar lagi misalnya, lebih dari dua minggu ini kita dipusingkan dengan polemik dana Kongres HMI yang dirasa terlalu besar. Belum lagi ditambah massa HMI dari Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur yang rusuh di Pelabuhan minta tiket gratis, rombongan 21 bus makan diwarung rakyat kecil tidak membayar, bentrokan dengan aktivis lokas Melayu, hingga kericuhan gara-gara nasi bungkus atau banyaknya benda-benda tajam yang dibawa selama Kongres.

Memang benar kita patut menyalahkan kenapa anak-anak muda ini begitu gampangnya ngamuk, ribut, bahkan menciptakan tindakan bar-bar dan vandalism. Tapi yang perlu diingat, betapa kita (WNI yang ada di Jawa, Bali atau Indonesia Bagian Barat yang relatif sudah bersentuhan dengan pembangunan) sudah terlalu lama merengkuh kemakmuran diatas ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak Indonesia Bagian Timur. Pembangunan yang diciptakan selama orde baru telah nyata-nyata melahirkan ketimpangan yang sangat besar antara Indonesia Barat dan Tengah-Timur. Lihat saja, industrialisasi Sulawesi tertinggal lebih dari 30 tahun dari Jawa, Maluku tertinggal 40 tahun dan Papua lebih dari 50 tahun tertinggal dari Jakarta. Perekonomian Indonesia Timur sudah dikuasai konglomerat asal Jawa yang berkolaborasi dengan Kepala Daerah setempat yang mengatur perizinan.

Dalam kasus kericuhan massa dari Indonesia Timur selama Kongres HMI di Pekanbaru, itu merupakan cerminan betapa protes atas ketidakadilan sudah tidak mempan lagi menggunakan cara-cara beradab. Itu adalah letupan jiwa yang marah karena ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan. Karena pembangunan di Jawa sendiri juga sudah tidak mengedepankan tata adab. Pengerukan kekayaan alam tanpa dibarengi peningkatan pendidikan dan kesehatan sangatlah tidak beradab. Bayangkan saja, mereka yang memiliki kekayaan alam disedot oleh tambang-tambang yang banyak dimiliki penguasaha Jawa atau setidaknya konglomerat yang tinggal di Jawa. Mereka setiap hari harus menghadapi kenyataan pahit, jalan-jalan mereka berlubang tanpa aspal, ibu-ibu mereka mesti dibopong berkilometer untuk melahirkan, tidak ada lowongan pekerjaan dan waktu kuliah mereka mesti terbagi dengan tuntutan mencari uang. Tekanan kemiskinan dan sistem perekonomian yang tidak adil menjadi faktor terbesar yang menimbulkan social depression.

Selama ini apa kerja nyata Kementerian Perhubungan? Mana Tol Laut yang dijanjikan, pantas saja mereka ribut dipelabuhan lha wong harga tiket kapal terlalu mahal. Dan ketika mereka mendapat kesempatan untuk melihat wilayah lain dari negaranya yang ternyata lebih maju, secara psikolgis akan timbul rasa iri dan kecemburuan sosial-ekonomi. Mereka baru menyadari betapa mulusnya jalanan Jakarta dan Indonesia Bagian Barat. Sepanjang perjalanan mereka tidak lagi menemukan duri tajam yang menghalangi jalan, tidak ada anjing liar yang melintas atau bebatuan sebesar kepala manusia yang teronggok. Dan perjalanan laut berhari-hari tak terasa menyadarkan betapa mereka tidak mungkin dapat membohongi suara perut yang lapar.

Dan ternyata mereka atau kita sendiri telah menjadi korban opini. Korban penggiringan media yang menyesatkan. Media besar mencuci otak kita bahwa panitia Kongres HMI sudah diguyur dana milyaran Rupiah sehingga massa (rombongan bukan utusan resmi) tersebut terpancing untuk berharap mendapat sambutan yang semuanya serba terjamin, baik dari segi penginapan maupun logistik. Padahal jumlah mereka lebih dari dua ribu orang, itu sebuah angka yang sangat besar. Dan karena momen yang begitu tepat, ramai-ramai orang mengecam dana Kongres yang katanya lebih besar dari dana Pemerintah Daerah Pekanbaru dalam menangani kabut asap. Padahal dari dulu (pascareformasi) dana Kongres HMI juga berkisar antara 5-8 milyar.

Mental orang-orang kita ya begini. Kita mudah melupakan masa lalu. Kita dengan gampangnya menghianati jasa pihak tertentu yang ditorehkan dalam sejarah. Mentang-mentang kita generasi muda yang lahir dizaman enak, hidup dalam kondisi yang relatif lebih makmur, apa-apa serba nyaman dan cepat. Dan kondisi kenyamanan seperti itu membentuk kita menjadi manusia yang tidak tahu diri dan mudah menyalahkan kekhilafan orang/pihak lain. Kita harusnya bersikap lebih bijak melihat kenapa setiap Kongres HMI selalu ada kericuhan dan huru-hara. Dalam teori Hukum tentang Badan Hukum, “Kelembagaan (organisasi) berbeda dengan personalnya, masing-masing mempunyai wilayahnya sendiri”. Kita tidak mungkin menyebut Islam agama teroris hanya karena 90% teror-teror besar dunia dilakukan oleh orang “beridentitas” muslim. Romli (rombongan liar) meskipun membawa identitas organisasi tapi mereka bukan representasi dari HMI itu sendiri.

Dan pada awalnya orang-orang muslim didunia mendukung “Kekhalifahan” yang dideklarasikan oleh ISIS pada tahun 2014 dibumi Syam dan Irak. Tapi toh kita baru sadar ternyata itu hanya kedok dan pencatutan agama untuk kepentingan politik kaum radikalis. Ramai-ramai kita mensupport ceramahnya Ustadz Maulana karena itu bagian dari dakwah Islam, tetapi ketika dia “terpeleset” dalam pendapat sekulerisme bahwa menurutnya “Kepemimpinan itu tidak ada hubungannya dengan agama Islam”, toh kita ramai-ramai berteriak kalau argumentasi ceramahnya telah keluar dari jalur yang digariskan Al-Qur’an. Harusnya kita berkata, “di Pekanbaru yang sedang ber-Kongres itu HMI. Tapi kalau rombongan liar (bukan utusan resmi organisasi) yang rusuh itu tidak mewakili HMI”. Rasionalisasinya adalah HMI dalam AD-ARTnya sedikitpun tidak pernah mengajarkan kekerasan atau menyeru pada bar-barisme. Oleh karenanya janganlah kita menilai sesuatu dari tampilan luar atau fenomena bagian kulit saja.

Bahkan buah yang busuk bagian luarnya ,ternyata bagian lain didalamnya terasa sangat manis. Sawo yang “dicacah” codot (kelelawar pemakan buah) ternyata buah pilihan yang sangat manis rasanya. Itulah sebabnya kenapa dalam pasal IV Anggaran Dasar (Konstitusi HMI) tentang tujuan HMI menggunakan redaksi kata “terbinanya insan akademis, pencipta dan seterusnya..”, bukan “membina”. Karena HMI hanyalah organisasi yang mewadahi dan memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia kadernya. Meskipun HMI mengajarkan segumpal tata nilai dan segepok anjuran tentang kebaikan, toh pada akhirnya kader diberikan kebebasan memilih jalan hidupnya masing-masing. Entah mau menjadi penjahat atau seorang alim sekalipun. Itu merupakan hak prerogatif “personnya”, tidak ada hubungannya dengan organisasi itu sendiri. HMI tidak pernah menjamin kader-kader menjadi insan yang bernafaskan Islam. HMI tidak “membina”, HMI hanya mengusahakan agar “terbinananya” manusia yang tahu benar dan salah.

Kembali lagi ke mental diri kita masing-masing. Banyak orang menjelek-jelekkan HMI hanya karena Anas Urbaningrum masuk penjara. “masa mantan Ketua PB HMI Korupsi”. “masa kader HMI begitu”. Dan sejuta pandangan skeptis bermunculan manakala banyak pejabat HMI masuk penjara. Ayolah kenapa kita menghabiskan energi pada hal-hal negatif. Kenapa kita tidak mulai membangun optimisme dan prasangka baik? Kita ini ternyata susah bersikap fair dan proporsional dalam memandang sesuatu. Selain menghujat HMI, kenapa kita tak pernah bertepuk tangan atas dipimpinnya negeri ini oleh kader-kader terbaik cetakan HMI. Kemana aplaus kita pada Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Amien Rais, Akbar Tanjung dan sederet ratusan nama pemimpin bangsa yang dilahirkan oleh HMI.

Tanpa usaha mereka-mereka itu apakah kita bakal menikmati alam reformasi? Barangkali kitapun lupa berterimakasih atas jasa HMI mengorbankan ratusan nyawa kadernya demi berjuang melawan PKI. Dan kalau ada pertanyaan kenapa Kongres HMI selalu diwarnai dinamika yang terkadang menimbulkan keributan? Ya karena kita organisasi anak muda. Mana ada didunia ini anak muda yang bijak, yang namanya pemuda ya memang harus dinamis dan meletup. Malah sangat aneh jika ada anak muda yang layu, diam, pasif dan statis. Kalau anak muda yang begitu hanya ada tiga kemungkinan, yaitu kalau tidak anak muda yang gagal waras, anak muda yang egois tidak peduli pada lingkungannya atau ya anak muda yang sok alim. Dinamika anak muda seperti itu wajar, lha wong Muktamar ormas keagamaan yang katanya dipimpin orang-orang tua tauladan saja masih terjadi ribut-ribut, apalagi Muktamar/Kongresnya anak muda seperti HMI. Dan yang perlu diingat, semua dinamika dalam Kongres HMI adalah semata-mata demi meloloskan Ketua Umum yang benar-benar berkualitas. Proses panjang yang melelahkan dan penuh lika-liku itulah yang menentukan tingkat kompetensi pemimpin. Ketua PB HMI adalah sosok yang menjadi panutan bagi 500.000 kader mahasiswa muslim di tanah Nusantara ini. Itu terhitung kader aktif saja, kalau ditambah yang kurang aktif dan kader yang sedang melanjutkan ditingkat Strata dua dan tiga jumlahnya bisa sampai satu juta kader HMI, baik dalam maupun diluar negeri.

Memang benar batik tulis diproses lebih lama, rumit, berlika-liku dan melelahkan, tapi bukannya semua itu yang membuatnya lebih bergengsi, estetis, mahal dan bernilai jual tinggi ketimbang batik cetakan pabrik yang instan, murahan dan remeh? Dan karena tujuan akhir dari semua itu adalah “terwujudnya masyarakat adil makmur yang berdasarkan perkenan Tuhan”. Maka Kongres HMI sesungguhnya adalah perjuangan demi rakyat. Rakyat yang mana? Tentunya rakyat Indonesia. Kalau Pemerintah dzolim, kebijakannya tidak memihak rakyat dan cenderung mengebiri umat Islam, siapa yang berteriak paling keras kalau bukan HMI? Ketika Soekarno mulai arogan dan mengekang sipil, siapa yang mendukung penuh penjatuhannya kalau bukan anak HMI? Ketika rakyat muak dengan investasi asing yang mematikan usaha rakyat kecil, siapa yang mendemo besar-besaran tahun 1974 (peristiwa Malari) kalau bukan anak HMI? Dan ketika rezim Soeharto terlalu lama memonopoli kekuasaan, bertindak represif-subversif memenjarakan kebebasan rakyat, siapa lagi yang menggulirkan reformasi kalau bukan tokoh-tokoh “produksi” HMI dan dibantu aktivivis HMI itu sendiri?.

Dari semua fakta itu harusnya kita lebih bijak menanggapi setiap hasutan yang ditujukan untuk menjelekkan nama HMI. HMI adalah pelopor penyeimbang politik pemerintah dan oposisi paling demokratis dinegara ini. Sesuai dengan pidato Panglima Besar Soedirman tahun 1948 saat milad pertama organisasi ini, karena merasa sangat terbantu oleh jasa kader-kader HMI dalam kecamuk perang Revolusi, pak Dirman berkata, “HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia”. dan banyak orang tidak menyukai kenyataan posisi HMI tersebut. Karena pihak yang hidup dari menindas rakyat tidak mungkin tidur nyenyak jika HMI besar dan jaya. Yakinlah Usaha kita dalam mengawal pembangunan bangsa ini pasti akan Sampai.

Penulis: Muhammad Mualimin, Ketua umum HMI Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia dan Penulis Muda Forum Lingkar Pena

Related Articles

Latest Articles