SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta satu-persatu mulai melunasi janji kampanye saat Pilkada 2017 silam. Yang terbaru dan paling ditunggu masyarakat adalah mengenai Program Rumah DP 0 Rupiah.
Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Senin (16/4) menegaskan dua pergub untuk menjadi payung hukum keberadaan Rumah DP 0 Rupiah segera disahkan. Pertama, Pergub mengenai keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pergub mengenai pembiayaan. Jika hal itu sudah disahkan dalam waktu sepekan ini, maka akan segeran menunjuk personalia untuk mengisi UPT tersebut.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Ardy Purnawan Sani mengapresiasi kerja cepat Pemprov DKI tersebut. Pasalnya, menurut Ardy, program ini paling populis di antara 33 janji kampanye selama pilkada DKI kemarin. Namun, juga membutuhkan kebijakan yang prudent karena menyangkut beragam stakeholders.
“BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, dan swasta semua terlibat dalam program ini. Artinya, kekhawatiran akan terjadi kredit macet ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Karena itu, mekanisme pembiayaan harus segera diperjelas sebelum dibuka pendaftaran,” jelas Ardy di Jakarta, Senin (23/4).
Diketahui, ground breaking pertama program ini telah dijalankan di Pondok Kelapa Village, Jakarta Timur, beberapa bulan silam. Program ini juga masuk dalam RPJMD 2018-2022 bersama dengan DPRD DKI. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah (back log) selama 5 tahun ke depan, sebanyak 250.000 rumah.
“Yang paling penting adalah pembentukan personalia UPT tersebut. Perlu kolaborasi tidak hanya dari jajaran Pemprov DKI dan BUMD, tapi juga dari eksternal seperti praktisi keuangan, arsitek, hingga ahli tata kota,” jelas Master Ilmu Perkotaan dari Universitas Indonesia ini.
Oleh karena itu, Ardy mengajak Pemprov DKI juga membangun Rumah DP 0 Rupiah ini di kawasan Jakarta Pusat.
“Mengingat, 60 hingga 65 persen aktivitas ibukota berada di Jakarta Pusat. Mulai dari perkantoran, pemukiman, hingga sarana transportasi. Jika program ini juga berjalan di Jakarta Pusat, konsep Transit Oriented Development (TOD) akan lebih mudah diterapkan mengingat dekatnya jarak antara tempat tinggal dan tempat bekerja,” jelas Ardy.
Dalam rencana, 9.772 unit rusun yang dibangun BUMD dipersiapkan bagi mereka berpenghasilan Rp 4 hingga Rp 7 juta. Sedangkan, bagi yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta akan ditawarkan sewa di rusunawa yang dibangun pemerintah pusat sebanyak 3.222 unit dan pemerintah daerah sebanyak 14.564 unit.
Sisanya, akan dilemparkan ke swasta untuk membangun. Pemprov DKI menyediakan Rp 13,1 triliun untuk menalangi DP-nya dan Rp 6,25 triliun untuk membeli lahan.
