SuaraJakarta.co, JAKARTA – “Nggak ada politik uang. Kita selalu terbuka dalam pembahasan tatib. Siapa saja bisa mengawasi. Wartawan juga bisa ikut memantau,” kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6).
Soal rumor bakal ada salah satu cawagub yang akan mundur menjelang pemilihan untuk memuluskan skenario aklamasi, Ongen mengaku akan memagarinya pasal tambahan dalam tatib.
“Kita bikin pasal yang melarang cawagub mundur. Kalau mundur kita kenakan pasal pidana,” ujar Ongen seperti dilansir RMOL.
Sebelumnya muncul kabar tak sedap yang menyebutkan adanya money politic alias politik uang dalam penggodokan tatib pemilihan wagub pendamping Anies Baswedan yang sedang dirampungkan pansus.
Diketahui, PKS mengusulkan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu untui menjadi pendamping Gubernur Anies Baswedan hingga 2022 mendatang.
