Suarajakarta.co, JAKARTA – Protes keras soal adanya ide dari Gubernur DKI Ahok untuk melakukan sertifikasi Pekerja Seks Komersil (PSK) dan lokalisasi prostitusi, tidak hanya datang dari kalangan PBNU, tapi juga datang dari ormas Islam lainnya, yaitu Muhammadiyah.
Protes tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD DKI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Fadli Ferryansyah, pada Rabu (29/4).
Dikutip dari laman online Monitorday.com, Fadli menjelaskan bahwa wacana bisnis haram yang disampaikan Ahok tersebut bukanlah hal yang baru yang disampaikan Pemprov DKI. Menurutnya, hal tersebut sudah pernah disampaikan Ahok saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Namun demikian, Fadli menambahkan, lokalisasi prostitusi bukanlah sebuah solusi, malah hanya akan menimbulkan permasalahan baru.
“Mana ada agama dan norma manapun yang melegalkan prostitusi,” katanya tegas.
Atas dasar itu maka IMM DPD DKI Jakarta menolak sangat keras wacana Gubernur DKI Jakarta membuat kebijakan lokalisasi prostitusi.
“Ini adalah bagian dari penjajahan gaya baru terhadap bangsa Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menuturkan apabila wacana tersebut tetap dilaksanakan maka IMM DKI Jakarta akan segera bertindak.
“Pemda DKI Jakarta seharusnya lebih cair dengan merangkul instansi terkait seperti Polda Metro Jaya, DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini,” paparnya.
Baginya akar dari munculnya prostitusi karena lalainya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
“Ini disebabkan oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurang tegaknya hukum. Maka dari itu, perlu adanya dorongan kebijakan yangg solutif dari instansi terkait untuk memberantas prostitusi,” tukasnya.
