SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara (HTN), Masnur Marzuki, menilai Gubernur DKI Ahok lebih tepat menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Jaksa Agung. Hal itu disampaikan olehnya menyusul rendahnya penyerapan anggaran DKI yang masih di angka 36% hingga semester II tahun 2015 ini.
Hal tersebut disampaikan Masnur dalam akun twitter pribadinya, Rabu (26/8).
“Kalau serapan rendah dengan alasan biar uang enggak dicuri, ngapain Ahok jadi gubernur? mending doi jadi Ketua KPK atau Jaksa Agung. Cucok!,” cuitnya.
Menurut Kepala Program Internasional Fakultas Hukum (FH) UII, Yogyakarta, tersebut, logika Ahok tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, jika semua kepala daerah menggunakan logika tersebut, negara bisa krisis ekonomi karena belanja anggarannya tidak ada.
“Biarlah serapan rendah, kata Ahok, asal tak dicuri dan disalahgunakan. Logika apa yang bisa jelaskan dia pantasnya jadi Gubernur?”
“Kalau semua Gubernur dan Kepala Daera punya pendekatan ala Ahok ini, dijamin makin ngos-ngosan kita hadapi krisis ekonomi. Spendingnol!”.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan merilis belasan daerah di Indonesia yang masih lamban dalam hal penyerapan anggaran belanja 2015.
Dalam catatannya, DKI Jakarta menjadi provinsi yang sampai saat ini paling lamban dalam membelanjakan anggarannya.
