SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pengaruh neoliberalisme yang berkuasa di Indonesia sejak zaman Soeharto membuat Indonesia mengalami keterpurukan pada segala dimensi kehidupan sampai sekarang. Kondisi itu dapat terlihat dari maraknya aset Indonesia yang dikuasai pihak asing. Padahal sejatinya, bangsa Indonesia memiliki kuantitas dan kualitas SDM yang handal untuk mengolah berbagai kekayaan alam itu untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bangsa.
“Untuk itu, diperlukan keseriusan semua kalangan untuk memilih pemimpin yang mampu mengembalikan kembali harga diri bangsa dengan merebut kembali berbagai aset nasional yang dimiliki sebagian besar sahamnya oleh pihak asing, “ tegas Ketua Presidium Nasional Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta, Selasa (13/5)
Herdi melanjutkan, selain lemahnya daya tawar pemerintah Indonesia sehingga menyerahkan pengelolaan aset strategis kepada asing, penguasaan neoliberalisme juga tampak dari maraknya pelanggaran pajak sehingga merugikan keuangan negara.
“Kita dapat melihat dalam realitas belakangan ini, pemerintah sangat lemah dalam menindak pelaku pelanggaran pajak khususnya yang melibatkan pejabat negara dan perusahaan asing. Ini membuktikan pemerintah dan penegak hukum tidak pernah berani dan serius dalam menjalankan visi penegakan hukum khususnya di sektor perpajakan, “ kecamnya.
Ironisnya, tambah Herdy, penegakan hukum di Indonesia sangat lemah dalam menangani kasus korupsi pajak seperti pada kasus petugas pajak Gayus Halomoan Tambunan. Saat ini Gayus yang diketahui melakukan penyimpangan pajak terhadap 151 perusahaan tidak mendapatkan hukuman setimpal.
Hal ini tidak terlepaskan dari perlindungan dan jaminan hukum dari 6 perusahaan raksasa asal Amerika yang menjadi pasien Gayus berdasarkan data Bareskrim Polri yakni Chevron Indonesia Company dan PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Ford Motor Indonesia, PT McDermott Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger.
“Untuk itu, KAMMI menuntut pemerintah untuk bersikap berani dan serius dalam mengembalikan aset Indonesia yang dikuasai dominan oleh pihak asing. Selain itu, KAMMI mendesak KPK menangkap dan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi pajak tanpa harus takut kepada intervensi asing. Terakhir, KAMMI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang bervisi neoliberal sebab akan menghancurkan dan merugikan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang, “ tutupnya.
