SuaraJakarta.co, JAKARTA – Proses perombakan pejabat di internal Pemprov DKI, sejak kepemimpinan Jokowi-Ahok yang terpilih di tahun 2012 hingga awal tahun ini, ternyata tidak banyak membuahkan perbaikan kinerja. Hal tersebut, tercermin dari melambatnya pembangunan dan rendahnya penyerapan anggaran DKI yang terburuk sepanjang sejarah Pemprov DKI.
Salah satu penyebabnya, menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga , adalah karena para pejabat DKI, khususnya eselon III itu diseleksi dan ditempatkan bukan pada bidang keahliannya. Misalnya, Dinas Pelayanan Pajak yang dipimpin oleh mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, pun halnya dengan Dinas Pertamanan dan Dinas Perumahan.
“Calon yang ditempatkan itu harus sesuai bidangnya. Jadi, tidak seperti saat ini, mereka tidak mampu membuat dokumen lellang dan dokumen kegiatan. Akibatnya, selama enam bulan ini mereka makan gaji buta,” paparnya sebagaimana dikutip dari harian Seputar Indonesia, Rabu (3/6).
Namun demikian, salah menempatkan orang tersebut, malah membuat Ahok tidak sadar diri untuk tetap menyalahkan anak buahnya yang tidak baik secara kinerja. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang terus merombak jajaran SKPD di bawahnya, meskipun telah terbukti selama 2,5 tahun tidak ada perubahan kinerja atas perombakan tersebut.
Beberapa SKPD yang akan dirombak adalah Dinas Pendidikan dan Olahraga, serta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
“Buat apa pertahankan yang lama, 2,5 tahunbegini-begini saja, tidak ada perubahan. Pertengahan Juni ini akan kami ganti beberapa pejabat eselon II,” jelas Ahok.
“Kami juga mau ganti pejabat TGUPP dengan yang baru. Tergantung analisis, nanti juga tahu,” papar Ahok.
Sebagaimana diketahui bahwa selama kepemimpinan Jokowi yang diteruskan oleh Ahok, APBD DKI 2014 tercatat hanya terserap 36,07 persen dari total APBD Rp. 72,9 Triliun. Bahkan, di era ini pula lah tercatat defisit anggaran hingga Rp. 12 triliun.
Dikutip dari laman republika.co.id (9/12/2015, tercatata ada 10 SKPD yang memiliki kinerja buruk sepanjang tahun 2014, karena serapan anggarannya di bawah 40 persen. SKPD tersebut yakni Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, yang menyerap Rp 196,6 miliar atau 8 persen dari anggaran Rp 2,44 triliun.
Kemudian Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI menyerap Rp 625,7 miliar atau 10,21 persen dari anggaran Rp 6,12 triliun. Dinas Perhubungan DKI menyerap 15,55 persen atau sebesar Rp 149,7 miliar dari anggaran Rp 962,7 miliar.
Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah (Pemda) mencapai Rp 488,2 miliar atau 17,8 persen dari alokasi Rp 2,74 triliun. Dinas Olahraga dan Pemuda terserap 18,33 persen atau Rp 146,5 miliar dari total anggaran Rp 799,7 miliar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menyerap Rp 241,9 miliar atau 26,87 persen dari anggaran Rp 900,5 miliar.
Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyerap 27,08 persen atau Rp 241,9 miliar dari total anggaran Rp 1,54 triliun. Dinas Kesehatan menyerap Rp 521,4 miliar atau 27,34 persen dari Rp 1,9 triliun.
Dinas Kebersihan menyerap Rp 658,7 miliar atau 28,48 persen dari Rp 2,3 triliun. Dinas Kelautan dan Pertanian menyerap 32,24 persen atau Rp 161 miliar dari anggaran Rp 499,4 miliar.
