Suarajakarta.co, JAKARTA – Janji Jokowi-JK saat kampanye pilpres untuk tidak akan bagi-bagi jatah kekuasaan,tampaknya hanyalah mulut manis belaka. Hal tersebut terbukti saat terdapat 9 orang relawannya yang mendapat jatah di BUMN.
Fakta bahwa adanya bagi-bagi kekuasaan tersebut, disampaikan secara gamblang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak membantah kabar mengenai sembilan relawannya yang akan diberi jatah jabatan tersebut
“Kalau memang dia mampu, kenapa tidak. Kalau mampu dan cocok, punya kemampuan, siapa saja, Anda juga bisa. Kalau mampu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, sebagaimana dikutip dari merdeka online (10/3)
Parahnya, bagi-bagi kekuasaan tersebut dilegitimasi oleh soal kompetensi yang dimiliki oleh para relawan. JK berdalih bahwa tak ada yang salah memasukkan para relawan saat kampanye Pemilu Presiden untuk menduduki posisi tertentu di BUMN sepanjang dia memiliki kemampuan.
“Yang salah itu kalau ada yang tidak mampu lalu dimasukkan. Kalau dia mampu, memang selalu begitu,” tambahnya
Untuk semakin mencari kebenaran, JK pun tak malu-malu, membandingkan dengan era Pemerintahan SBY.
“,Zamannya Pak SBY, orang-orang Pak SBY juga masuk, sama saja. Selama dia mampu,” katanya.
Namun proses itu tetap harus dilakui dengan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui kemampuan dan integritas. “Tidak sekadar anak SD, tamat SD langsung jadi komisaris bank. Tidaklah.”
Sebelumnya, dikabarkan bahwa ada 20 relawan yang meminta jabatan menjadi komisaris di BUMN. Namun akhirnya hanya sembilan relawan yang nantinya akan mendapat jatah.
