SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan di tahun 2020 sebagai bentuk kepedulian pada penanganan Covid-19.
Berdasarkan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), sosialisasi Perda, dan reses.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyepakati anggaran yang akan direalokasi sebesar Rp 256,5 miliar. “Kita ikut prihatin, dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan,” ujar Prasetio usai memimpin Rapimgab di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2020).
Dalam rapat yang sama, pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan Bapemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaran kegiatan pimpinan.
Prasetio menyampaikan, realokasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19. Selain itu, kata Prasetio, DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
“Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbas Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan Covid-19,” ungkap Prasetio.
Prasetio juga berharap, jajaran eksekutif sebagai eksekutor dari realokasi anggaran kegiatan DPRD DKI dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan tepat sasaran, dan peristiwa kesalahan pemberian pada warga yang tak berhak jangan kembali terulang. “Karena kemarin ada anggota DPRD yang dapat bantuan, itu tidak boleh. Data (penerima) harus disisir lagi,” tandas Prasetio.
Sementara Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan realokasi anggaran reses, sosialisasi Perda (Sosper) dan kunjungan kerja (Kunker) tersebut diharapkan bisa membuat penanganan Covid-19 di Jakarta semakin cepat dan tepat sasaran. Nantinya, kata Mujiyono, anggaran itu akan dialihkan ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta.
“Kami mengalihkan anggaran DPRD dan Sekwan pada beberapa item kegiatan. Yakni anggaran dua kali reses senilai Rp 67,5 miliar, lalu anggaran kunker untuk seluruh alat kelengkapan dewan hingga akhir tahun dengan nilai mencapai 82,9 miliar. Kalau kondisi membaik akan diusulkan lagi pada APBD perubahan pada bulan Agustus nanti,” tutur Mujiyono.
Realokasi anggaran DPRD untuk penanganan Covid-19 ini, ungkap Mujiyono juga terjadi pada item pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah senilai Rp 55,5 miliar, pembahasan badan anggaran senilai Rp 9,6 miliar, pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lainnya Rp 21,7 miliar.
Lalu, refocusing juga dilakukan pada item pembahasan Badan Musyawarah senilai Rp 9,3 miliar, pembahasan Badan Kehormatan sebesar Rp 3,9 miliar, kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan sebesar Rp 2,87 miliar, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan dialihkan sebesar Rp 2,6 miliar.
“Totalnya ada sekitar 256 miliar anggaran DPRD yang dialihkan untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Anggaran itu masuk ke tim gugus tugas hingga tingkat RT/RW, nanti kami awasi penyalurannya. Siapapun yang bertindak korup atas dana itu, saya usulkan untuk dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati,” pungkas Mujiyono seperti dilansir dari Berita Satu.
Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati memaparkan, sebanyak 338 orang dinyatakan telah sembuh, dari total 3.832 orang kasus positif, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 375 orang.
“1.950 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 1.169 orang melakukan self isolation di rumah. Dan sebanyak 969 orang menunggu hasil laboratorium,” katanya.
Sedangkan, untuk orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 74 orang. Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 5.993 orang (5.806 sudah selesai dipantau dan 187 masih dipantau), dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 5.297 orang (4.401 sudah pulang dari perawatan dan 896 masih dirawat). [**]
