Catatan Kritis tentang Kelanjutan Proyek Monorail Jakarta

‏ 

Nurmansjah Lubis, Aleg Komisi C DPRD DKI Jakarta
Akun Twitter @nurmansjahlubis

1. Kelanjutan Monorail perlu kita dukung, namun ada beberapa catatan yg perlu diingat kita.
2. Kontraktor pelaksana harus kompeten, mampu dan dapat menyediakan pendanaan proyek tanpa membebankan keuangan daerah.
3. PT. Jakarta Monorail (PT. JM) saat berkonsorsium dg PT Adhi Karya pernah melakukan wanprestasi krn tdk dapat memenuhi pendanaan dg skema sukuk.
4. Saat itu PT Adhi Karya yg berinisiatif membeli pondasi/tiang pdhl blm ada kontrak dr DKI, entah jika hanya lisan kita tdk pernah tahu.
5. Konsekuensinya jika terdapat masalah dikemudian hari maka jelas tidak ada kewajiban Pemda DKI mengganti kerugian.
6. Yang ditolak DPRD DKI saat itu adalah jika penumpang minimum tidak tercapai maka Pemda hrs menanggung selisihnya dan hrs disediakan APBD.
7. PT. JM meminta jaminan Pusat dan DKI sebesar 22,5 juta dolar AS per tahun selama lima tahun bila terjadi “shortfall”.
8. Dari jumlah itu bagian tanggungan DKI mencapai 11,25 juta dolar AS per thn atas shortfall yg terjadi
9. Jaminan yg diminta oleh PT. JM berbentuk jaminan penumpang, dg rata-rata terendah jumlah penumpang mencapai 160.000 orang perhari.
10. PT. JM tidak mampu memenuhi modal kerja dan tidak mampu memenuhi persyaratan dari konsorsium bank yang akan mengucurkan dana.
11. Kapabilitas PT. JM juga lemah sehingga tidak mampu menyiapkan financial closing.
12. Disamping itu DKI Jakarta menolak untuk mengucurkan subsisidi jika terjadi shortfall daya angkut penumpang monorel.
13. PT. JM tidak mampu melanjutkan konstruksi monorail karena tidak ada dukungan investor.
14. Timbul hasrat DKI ingin membangun dan mengoperasikan sendiri monorail, namun perlu dinilai berapa konstruksi yg terpasang.
15. Opini BPKP atas nilai konstruksi yang sudah terpasang oleh PT. JM diestimasikan 200 Milyar, sdg kan PT. JM mengestimasikan 600 milyar.
16. Harus ada mediasi oleh independen konsultan atas perbedaan itu, sebelum DKI mengambil keputusan u take over monorail.
17. Keputusan Pemda DKI mengambang tidak ada kepastian take over monorail, lanjut atau tidak.

Kultwit MONORAIL Bagian – 02
Catatan Kritis tentang Kelanjutan Proyek Monorail Jakarta

1. Monorel terhenti pd Okt 2007 alasan krn PT JM gagal menggandeng investor yang mau membiayai angkutan massal itu.
2. Dampaknya, tiang-tiang untuk jalur monorel terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said, Jalan Asia-Afrika penuh Iklan “tidak jelas”.
3. Persoalan skrg jika pemda akan beri kesempatan pd investor yg akan membangun monorail, bagaimana statusnya struktur yg sudah dibangun.
4. Yg mengagetkan kita, via youtube ternyata bhw Pemda DKI sdh menunjuk PT. JM u/ melanjutkan pembangunan monorail yg macet.
5. Apakah sdh ada kontes pemilihan thd peminat atau investor lainnya, atau gubernur DKI menunjuk langsung, pdhl PT. JM tlh wanprestasi.
6. Harusnya Pemda DKI memperhatikan etika bisnis yang transparan, mengingat PT. JM pernah wanprestasi atas projek Monorail.
7. PT. JM karena memang secara finansial tidak memadai ternyata merangkul INVESTOR BARU swasta menjadi pemegang saham PT. JM.
8. Investor baru yang digandeng PT. JM stlh mendepak PT. Adhi Karya adalah ORTUS GRUP.
9. Pertanyaannya apakah memang BUMN tidak diberi kesempatan atau tidak mampu untuk membangun monorail di Jakarta??
10. Pemda DKI/Bp Jokowi dan Bp Basuki hendaknya berhati hati, jangan sampai menabrak aturan hukum yg ada
11. Jangan beranggapan yg dilakukan Pemda DKI selalu benar, yg penting dapat memberikan sesuatu kepada warga tapi dengan menabrak aturan.
12. Apa yg menjadi dasar Pemda DKI menunjuk PT. JM u/ melanjutkan proyek yg macet akibat wanprestasi PT. JM tempo lalu?
13. Investor baru harus diseleksi secara ketat, agar Pemprov DKI tdk terjebak lagi dg memilih investor yg tidak profesional
14. Kekuatan pendanaan investor sangat penting agar dana APBD tidak dibebankan untuk membangun monorel.
15. Untuk memilih investor yang baru, Pemprov DKI harus mengadakan lelang atau beauty contest terbuka dalam skala internasional.
16. Pemprov DKI jangan memilih investor berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu atau balas jasa Politik krn akan berisiko gagal lagi
17. Mudah-mudah an catatan ini dapat menjadi perhatian Pemda DKI khususnya Pak Jokowi dan Pak Basuki. [*]