SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Belum Ada Nama Bacawagub, Pemberi KTP ke Teman Ahok Bakal Dipenjara

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Istimewa)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Istimewa)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menjelaskan bahwa 630 ribu KTP dukungan kepada Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” untuk bisa mengikuti Pilkada DKI lewat jalur independen, akan sia-sia.

Sebab, menurut ketentuan Undang-Undang, formulir yang diisi masyarakat harus menyebutkan pemberian dukungan kepada pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubenur.

“Kalau formulir dukungan itu hanya ditujukan kepada gubernur saja, maka tidak masuk kualifikasi yang disyaratkan undang-undang. Itu akan mubazir,” jelas Margarito sebagaimana dikutip dari Harian Rakyat Merdeka, Selasa (26/1).

Dengan kata lain, menurut Margarito, setiap orang yang memberikan KTP nya kepada relawan Teman Ahok harus sudah menyetujui siapa calon wakil gubernur yang mendampingi Ahok. Tidak boleh posisi wakil gubernur tersebut masih dikosongkan. Jika dikosongkan, maka Teman Ahok akan dikenakan kategori manipulasi data.

Manipulasi data tersebut akan ditentukan saat verifikasi faktual oleh pihak KPUD DKI pada bulan Agustus 2016 mendatang. KPUD akan melihat pernyataan dukungan tersebut apakah sudah bersamaan dengan wakil gubernurnya atau belum, jika belum berarti Relawan Teman Ahok melakukan pencatutan nama.

“Pasal 184 UU Pilkada, disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan calon, diancam denda minimal Rp 36 juta dan pidana penjara minimal 3 tahun. Sedangkan, ancaman maksimal denda Rp 72 juta penjara paling lama 6 tahun,” jelas Margarito bacakan UU

BACA JUGA  Sekda DKI Larang PNS Pemprov DKI Terlibat di Pilkada DKI, Ini Isi Surat Edarannya!

Sedangkan, Pasal 185 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon kepala daerah diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda minimal Rp 12 juta dan maksimal Rp 36 juta.

Sanksi denda dan penjara ini dikenakan bagi setiap orang yang terbukti melakukan. Bukan tim sukses atau yang menyuruh. Artinya, kalau terbukti, hukumannya ditanggung sendiri,” tegas Margarito.

Related Posts

13 thoughts on “Belum Ada Nama Bacawagub, Pemberi KTP ke Teman Ahok Bakal Dipenjara”

  1. Bagus itu! Tegakkan hukum tanpa pandang bulu!

  2. Anonymous says:

    bulu jembut

  3. kee says:

    tidak ada bunyi undang2 yang menyatakan harus wagub dan cawagub kan?, yang penting mendukung wagub + cawagub siapapun ( 1 paket ), waah ngga nyambung ini :)) 😛

  4. rempon says:

    orang ini pinter tp bodoh

  5. Teman Kang Emil says:

    haha…penjara bakal penuh nanti..

  6. Anonymous says:

    pakr hukum apaan ? makan tuh rumput !!! setiap org yg memberi ktp mendukung pak ahok, secara tidak langsung menyetujui cawagub yg di pilih pak ahok. gitu aja kok di permasalahkan ?? dasar pakar hukum kamprettttttt !!!! otaknya buat sensasi aja supaya dapat duit dan masuk TV. !!! kamprettttt luh !!!

  7. Anonim says:

    Knp br skr?

  8. asbun… asal bunyi…

  9. brondyville says:

    sepertinya ini ada benernya juga, sebaiknya teman ahok klarifikasi dulu ama mahkamah konstitusi untuk menghindari hal2 yg tidak diinginkan, soalnya saat ini tikus2 koruptor lg berupaya dgn cara haram sekalipun mereka akan lakukan untuk menjegal pak Ahok, teman2 musti hati2

  10. Anonymous says:

    Kmrn nantangin ahok mengumpul dukungan, setelah terkumpul ada aja cara agar ahok ga masuk dalam bursa wagub DKI. Besok cara apa lagi ?

  11. Jeffrey P says:

    Bingung, tadiny gw mo percaya itu, aplagi ampe nyebut pasal undang2 mengenai hukumanny, tapi koq gk disebutin pasal2 UU yg secara jelas atain bahwa klo ajuin cagub tanpa cawagub jadiny dikategoriin sbg manipulasi data y?

    Kedua, dua pasal diatas yg disebutin tadi mnyatakan ttg “memberikan keterangan tidak benar atau identitas palsu”, nah klo gitu gk bisa dihukum jg x para pendukungny soalny klo keaslian mreka pasti bner2 asli kasi identitas diri masing2 (ngapain di bikin2), soal isi formulir ttg cawagub gk sama dg data diri palsu

    Jadi kepikiran, ini bneran ahli pakar hukum yg obyektif ato malah subjektif ahok y

  12. Anonymous says:

    Bila hukum diatas hatinurani, kebenaran akan mati!

  13. saya sudah dapat jawaban dari teman ahok, dan sudah mereka klarifikasi kepada KPU dan itu semua tidak bermasalah.

Leave a Reply