SuaraJakarta.co, JAKARTA – Banjir sepertinya masih menjadi momok yang menakutkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah persiapan menghadapi Asian Games 2018 sebagai tuan rumah, Jakarta masih berkutat pada persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan sejak jaman kolonialisasi Belanda. Beberapa tahun setelah Belanda mendarat, pemerintahan kolonial sudah merasakan rumitnya menangani banjir di Jakarta. Banjir besar pertama kali mereka rasakan di tahun 1621, 1654, dan 1876.
Kini 4 abad sudah berlalu, persoalan banjir masih menjadi PR terbesar Pemprov DKI membuktikan kinerjanya. Pada hari ini, Senin 9 Februari 2015, tercatat 93 wilayah di Jakarta mengalami banjir yang mengakibatkan 2.698 Kepala Keluarga atau sekitar 10.792 jiwa penduduk terendam air.
Meski sang Gubernur, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM (AHOK) telah bekerja ekstra keras, memaki-maki bawahannya bahkan sampai menggusur ribuan rumah-rumah kumuh di bantaran kali yang dianggap sebagai biang kerok permasalahan ini pada tahun 2014 sebagai bentuk antisipasi banjir, nyatanya kini Jakarta masih banjir.
Penggusuran di 131 titik lokasi yang menghabiskan Rp 5,8 triliun dari APBD 2014 wajib dipertanyakan keampuhannya dalam menjawab problem banjir Jakarta. Gubernur wajib mempertanggungjawabkan kepada publik pengunaan besar-besaran “uang rakyat” tersebut, bukan dalam hal pemakaiannya tetapi lebih pada kesaktian resep penggusuran mengatasi banjir.
Padahal sebelumnya, saat kampanye Pilkada lalu, sang Gubernur terpilih tersebut menyombongkan dirinya dapat mengatasi bencana banjir jika dirinya terpilih duduk di kursi DKI-1. Bahkan beberapa saat lalu, AHOK mengklaim tahun ini 2015 Jakarta siap menghadapi banjir. Kini kesombongan sang Gubernur termakan ludahnya sendiri, banjir serupa diawal masa pemerintahannya kini terulang kembali.
Sukadar (Ketua DPW SPRI DKI Jakarta)
Rio Ayudhia Putra (Sekwil DPW SPRI DKI Jakarta)
