SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kisruh APBD DKI antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dengan DPRD dinilai ada kepentingan kelompok tertentu, yakni proyek Giant Sea Wall. Pasalnya, nama itu tercantum dalam e-budgeting yang disampaikan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Proyek Giant Sea Wall itu proyek raksasa dan besar, ada analasis Ahok ribut di wilayah kecil untuk mengamankan wilayah yang sesungguhnya yaitu Giant Sea Wall,” kata Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Muhamad Hatta Taliwang di Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Menurut dia, nama Giant Sea Wall dalam pembahasan sebelumnya antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI tidak dicantum sama sekali anggarannya, namun dalam e-budgeting yang disampaikan Ahok ke Kemendagri ada nama Giant Sea Wall.
“Itulah substansi yang disembunyikan. Mereka melibatkan pengusaha besar, pemilik modal besar, konspirasi kapitalis besar. Nah e-budgetting itu dalam sisi lain, itulah cara pemilik modal besar meneropong mana-mana wilayah basah dari anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam e-budgeting itu semua terdapat rinciannya seperti halnya proyek monorel sehingga perlu ditelisik siapa pihak asing yang bermain dipusaran proyek-proyek tersebut. Karena, mereka memanfaatkan APBD yang strategis melalui mekanisme e-budgeting.
“Ini ada Cina, ada Jepang, ada konsorsium dari Filipina, macam-macam ini justru luput dari daya kritis kita,” kata dia.
Hatta mengatakan, proyek Giant Sea Wall sangat berbahaya karena tidak bisa mendeteksi kapal-kapal yang akan merapat nanti apalagi kalau dimonopoli oleh kelompok tertentu.
“Penyelundupan yang melalui pantai-pantai, spesialis penyelundupan uang palsu, ganja, narkoba, senjata, itu bisa dengan sangat mudah terjadi jika melalui Giant Sea Wall itu,” tandasnya dalam inilah.com [TON]
