SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Keluarga Alumni KAMMI Jakarta, Ardy Purnawan Sani, menilai di antara 3 pasang calon (paslon) di Pilkada DKI, hanya Anies-Sandi yang memiliki program dinilai paling relevan untuk warga Jakarta.
Sebab, tambah Ardy, program paslon nomor urut tiga tersebut memungkinkan untuk direalisasikan dengan jangka waktu kurang lebih 5 tahun atau maksimal 10 tahun kepemimpinan.
“Program Anies-Sandi, paling relevan. Sebab, sebagian besar adalah melanjutkan program petahana yang sudah baik, dan berani untuk menghentikan kebijakan yang koruptif dan penuh pelanggaran hukum, seperti reklamasi,” jelas Ardy di Jakarta, Sabtu (3/12).
Ardy menilai program yang dinilai relevan dari Anies-Sandi adalah KJP Plus. Sebab, program ini dapat meringankan pembiayaan semua anak di Jakarta dapat bersekolah hingga usia 21 tahun. Termasuk, bagi mereka yang putus sekolah, untuk diikut sertakan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
“Berbeda dari KJP program petahana saat ini. KJP Plus Anies-Sandi mengembalikan semangat anak-anak di Jakarta untuk mengeyam bangku pendidikan kembali. Pelibatan swasta bersama pemerintah untuk mengadakan PKBM atau tempat kursus, akan menjadi lebih murah dengan adanya KJP Plus ini,” papar Ardy.
Selain itu, Alumnus Master Tata Kota dari UI ini juga menyoroti, kebijakan dari paslon yang lain yang dinilai tidak relevan, meskipun terdengar sangat pro rakyat kecil (pro poor policy), seperti misalnya program 1 RW 1 miliar. Meskipun secara jangka pendek, dapat meningkatkan daya beli masyarakat, tapi secara jangka panjang, masyarakat menjadi tidak terdidik dan produktif untuk mandiri.
“Ada 2.700 RW di Jakarta. Jika 1 RW, 1 milyar berarti per tahun APBD DKI hampir 3 triliun terserap hanya untuk yang bersifat ikan, tidak memberikan kail atau perahu. Padahal, dana tersebut, bisa dialokasikan untuk membangun 7000 unit rusunami di Jakarta, secara gratis, lengkap dengan segala fasilitasnya,” tegas Ardy.
Di sisi lain, Ardy menilai seberapapun bagusnya program, akan menjadi relevan jika sinkron dengan kapasitas dari pemimpinnya. Kalau pemimpin tersebut tidak banyak disukai oleh masyarakat, tegas Ardy, tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
“Program petahana saat ini bagus. Tapi, penuh pelanggaran hukum dan mengabaikan proses check and balances, baik oleh DPRD, maupun BPK. Pun masyarakat saat ini banyak menolak kehadiran petahana saat kampanye. Jadi, program harus selaras dengan pemimpinnya. Masyarakat jangan diajak ribut terus. Pilihan terbaik ada di Anies-Sandi di Pilkada DKI,” tegas Ardy. (RDB)
