Suarajakarta.co, JAKARTA – Tuduhan dana siluman yang dialamatkan Ahok kepada DPRD DKI, tampaknya mulai salah arah. Dari rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) yang dilakukan oleh DPRD DKI hari ini, muncul 5 BUMD yang diduga melakukan penggelembungan anggaran hingga berjumlah 318.8 miliar rupiah.
Rapat yang dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi Kemendagri tersebut diketahui bahwa anggaran siluman BUMD ini muncul melalui skema penyertaan modal provinsi. Adapun 5 BUMD yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran tersebut adalah:
1. PD Dharma Jaya Rp. 51,7 miliar
2. PT Ratax Armada Rp 5,5 miliar
3. PT Cemani Kota Rp 112,9 miliar
4. PT Grahasari Surya Jaya Rp 48,84 miliar
5. PT RS Haji Jakarta Rp 100,3 miliar
Dikutip dari laman detik.com, Prasetio, selaku Ketua DPRD DKI, menyebutkan bahwa dana siluman yang dimaksud adalah anggaran yang muncul dalam APBD tapi tidak pernah dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI.
“Ada lagi masalah penetapan target pendapatan pada kode rekening hasil kerja aset daerah PT Hotel Cikini Reality. Nggak dibahas dan dilaporkan ke kita. Ini yang dianggap siluman juga”, tambahnya
Atas persoalan siluman anggaran yang muncul dari eksekutif tersebut, pihaknya berjanji akan membahas lebih detil masalah ini pada rapat lanjutan besok dengan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (ARB)
