SuaraJakarta.co, JAKARTA – Apresiasi positif patut diberikan kepada Kepala Polda (Kapolda) Metro Jaya Tito Karnavian yang menolak permintaan Gubernur DKI Ahok untuk memimpin sejumlah kawasan di Jakarta dengan cara digusur. Pasalnya, Tito bilang polisi tak punya wewenang memimpin relokasi.
“Polda tidak memiliki kewenangan untuk pimpin relokasi. Polda tugasnya membantu program kebijakan pemerintah agar relokasi dapat berjalan dengan lancar. Nah langkah itu tidak harus dengan cara-cara kekerasan, represif. Tapi lebih ke proaktif. Seperti dialog dengan warga,” kata Tito di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).
Perwira kepolisian yang pernah tergabung dalam tim yang membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin Moch Top tersebut tetap mendukung langkah Pemprov DKI untuk menata Jakarta, “Tapi bentuk dukungannya bukan menggusur. Kita harapkan pemda mulai dengan langkah-langkah proaktif. Kita minta duduk bersama,” imbuh dia.
Kepolisian, kata Tito, akan berkoordinasi dengan Pemda terkait rencana penggusuran rumah warga di Bukit Duri dan Bidara Cina. Supaya, polisi bisa lebih aktif dan mampu memaksimalkan upaya preventif dibanding represif. Dia mencontohkan kericuhan di Kampung Pulo. Saat itu, polisi baru terlibat setelah kericuhan pecah.
“Kita berharap Polda Metro Jaya lebih dilibatkan kegiatan-kegiatan mulai dari tahap-tahap proaktif,” kata dia.
Tahap proaktif ini, kata Tito, bisa dimulai lewat perencanaannya, kemudian bagaimana mekanisme penyiapan rusunawa, serta dialog pendekatan kepada masyarakat. Karena, Polda Metro Jaya punya unit-unit teknis yang khas.
“Kita harapkan penyelesaian masalah relokasi Bukit Duri akan lebih kondusif dan potensi kekerasannya akan lebih kecil,” papar dia.
Kemarin, Ahok berniat menggandeng kepolisian untuk menggusur sejumlah permukiman di atas lahan negara. Polisi akan ditempatkan di garda terdepan buat meredam perlawanan warga agar tak terjadi bentrokan. Bahkan, Ahok meminta polisi yang memimpin penggusuran.
Menurut pantauan, setelah Kampung Pulo, wilayah Bukit Duri akan terkena gusuran paling lambat akhir tahun 2016.
“Kita selesaikan dulu di Kampung Pulo. Jadi target saya biar nanti kalau banjir datang lagi, paling Bukit Duri masih kerendam. Bukit Duri paling lambat 2016 kita akan bongkar,” ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2015).
