SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK diminta memberi perhatian khusus untuk peningkatan kualitas guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini yaitu usia 3-6 tahun). Saat ini, dari 275.904 orang lebih guru PAUD baru sekitar 28,7 persen yang berkualifikasi S1/D4 keatas. Dari jumlah ini hanya satu persen guru PAUD yang pendidikannya linier dengan persyaratan guru PAUD yaitu lulusan S1 PAUD atau psikologi. Ini artinya, masih sangat banyak guru PAUD yang kompetensi belum sesuai.
Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan pendidikan Fahira Idris mengatakan, pada momentum Hari Guru ini, DPD meminta kepada pemerintah untuk tidak melupakan guru PAUD dengan memberikan perhatian khusus kepada guru-guru PAUD.
“Jika PAUD berkualitas, anak-anak kita akan terbentuk dan tumbuh jadi pribadi yang mandiri, disiplin, percaya diri, punya rasa sosial yang tinggi, cepat beradaptasi, berani jujur, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi, PAUD sangat penting karena anak-anak inilah yang akan menjalankan roda bangsa ini 30-40 tahun ke depan. Dan semua ini bisa terjadi jika guru-guru PAUD diperhatikan dan ditingkatkan kompetensinya,” ujar Fahira, di Jakarta (25/11).
Saat ini, angka partisipasi anak usia 3-6 tahun di Indonesia yang mengenyam PAUD masih rendah. Dari 18,95 juta jumlah penduduk usia 3-6 tahun, baru 12,66 juta atau 66,81% yang bisa mendapatkan pendidikan di PAUD. Sementara sesuai RPJMN 2015-2019, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pada 2019, sebanyak 14,72 juta dari perkiraan 19,06 juta jumlah anak di Indonesia pada 2019 bisa mengenyam PAUD atau sekitar 77,23% dari jumlah seluruh anak Indonesia.
Jika target ini mau berhasil, menurut Fahira, selain infrastruktur, kualitas dan kuantitas guru PAUD sejak sekarang harus mulai ditingkatkan. Untuk infrastruktur terutama jumlah PAUD, keberbihakan anggaran adalah mutlak. Untuk kualitas selain kurikulum yang berstandar nasional, pemerintah harus membuat terobosan, salah satunya lewat program beasiswa pendidikan profesi guru bagi calon guru baru PAUD dan peningkatkan kapasitas bagi guru PAUD yang ada sekarang.
“Untuk (guru PAUD) yang belum lulus SMP dan SMA difasilitasi untuk ikut program kejar paket B dan C. Untuk yang sudah lulus SMA difasilitasi mendapatkan beasiswa untuk kuliah S1 di kampus-kampus yang ada jurusan PAUD, supaya bisa ikut uji kompetensi guru dan dapat Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kesejahteraan guru PAUD juga jadi kata kunci,” ujar Senator Jakarta ini.
Persoalan PAUD lain yang juga patut mendapat perhatian pemerintah adalah rasio jumlah PAUD yang tidak sesuai dengan jumlah anak usia dini. Dari total 77,5 ribu desa di seluruh Indonesia, baru sekitar 53,8 ribu desa atau hanya 70 persen yang sudah memiliki layanan PAUD.
“Persebarannya juga tidak merata. Misalnya di Yogya hampir semua desa ada PAUD. Tapi di Papua,dari lima desa hanya satu yang punya PAUD,” tukas Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri (Abadi) ini.
