SuaraJakartaCo – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Daerah Khusus (DK) Jakarta M. Fuadi Luthfi menyampaikan keberatan terhadap penetapan Dewan Kota (Dekot) Jakarta terpilih periode 2024-2029 oleh Pj. Gubernur DK Jakarta. Menurut FPKB, proses penetapan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Komisi A DPRD DKI Jakarta yang bertugas menangani urusan pemerintahan.
Proses penetapan yang dianggap cacat prosedural ini dinilai bertentangan dengan aturan yang seharusnya diterapkan. Sebagaimana mekanisme yang berlaku, setelah seleksi dilakukan di tingkat kota atau walikota, proses tersebut mestinya dilanjutkan dengan penyerahan hasil oleh tim seleksi kepada Pj. Gubernur. Selanjutnya, nama-nama yang diajukan semestinya dibahas lebih lanjut oleh pimpinan DPRD DK Jakarta, dengan melibatkan pendalaman oleh Komisi A. Pendalaman ini penting mengingat Komisi A adalah mitra pemerintah provinsi di bidang pemerintahan. Hasil dari pendalaman tersebut kemudian diteruskan ke pimpinan DPRD untuk diumumkan secara resmi oleh Pj. Gubernur.
Namun, dasar pengambilan keputusan secara sepihak oleh Pj. Gubernur atas nama-nama Dekot terpilih dipertanyakan oleh FPKB. Tidak adanya pendalaman oleh Komisi A menimbulkan dugaan akan potensi kepentingan sepihak dan politik transaksional. Hal ini dianggap menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat, menciptakan kesan bahwa proses seleksi berjenjang yang telah berlangsung terbuka sebelumnya hanyalah seremonial belaka. Tahapan selanjutnya justru dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan mekanisme yang semestinya. Kondisi ini, menurut FPKB, berpotensi mereduksi kredibilitas serta mencoreng citra dan marwah pimpinan DPRD.
Oleh karena itu, FPKB meminta agar keputusan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta No.854 Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024, tentang Penetapan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode Tahun 2024-2029 direvisi atau ditinjau ulang.
