MayDay, Rekan Indonesia Desak Jokowi Hentikan Peraturan BPJS yang Menyulitkan Buruh

SuaraJakarta.co, KEDIRI – Ribuan massa yang mengatasnamakan Kediri Bergerak hari ini melakukan unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia siang tadi (5/1). Massa yang berasal dari buruh, mahasiswa, petani dan rakyat miskin ini melakukan aksi longmarch dari Simpang Lima Gumul Kediri (SLG) sampai Balai Kota Kediri. Mereka menuntut kenaikan upah, dihapuskannya outsourcing dan diselenggarakannya jaminan kesehatan gratis, manusiawi, dan berkeadilan.

Daniel Ariesandi, ketua Rekan Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam orasinya menyampaikan bahwa “Saat ini BPJS Kesehatan semakin menunjukan dirinya bukan sebagai sebuah badan non profit namun mengarah kepada badan usaha”

Ia menambahkan “Ini semakin terlihat dengan banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS yang dalam prakteknya malah justru mempersulit rakyat memperoleh Hak Kesehatannya”

BACA JUGA  Negara Harus Berikan Perlindungan Terhadap Buruh Korban PHK Massal

“Jelas ini merupakan tanggungjawab dari Presiden Jokowi untuk dapat dengan segera mencabut dan menghentikan semua regulasi yang dilapangan justru memberatkan peserta” seru Daniel Arisandi.

Menurut Daniel, kebijakan yang membatasi Hak peserta BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan sangat merugikan terutama dikalangan buruh.

“Kita bisa lihat misalnya ketika ada buruh yang akan melahirkan dan pada saat melahirkan bayinya mengalami kelainan atau menderita penyakit. Bayi tersebut tidak bisa langsung dijamin oleh JKN, baru bisa dijamin jika bayi tersebut didaftarkan maksimal 3×24 jam. Itupun mesti didaftarkan di kelas 3 agar tidak terkena penundaan aktifasi kartu JKN. Jelas mekanisme ini sangat bertele tele dan banyak celah bagi peserta menjadi korban kecurangan”

BACA JUGA  Jokowi Akan Semakin Memberatkan Rakyat Jika Premi BPJS Dinaikan

“Jokowi harus segera turun tangan dan membenahi BPJS yang semakin lama semakin mengarah pada peraturan asuransi murni. Yang harus diingat oleh Jokowi bahwa BPJS adalah program jaminan kesehatan yang non profit dan bersifat sosial. Sehingga setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BPJS yang berimbas pada peserta sebaiknya dilandasi oleh hati nurani dan kemanusiaan” tegas Danial Arisandi, ketua Rekan Indonesia Provinsi Jawa Timur.(an)

SuaraJakarta.co
Author: SuaraJakarta.co

Related Articles

Latest Articles