SuaraJakarta.co, JAKARTA – Alih-alih untuk bisa bersaing dengan SPBU asing, Pertamina tampaknya akan menanggung dua beban (double suffer) sekaligus dengan adanya rencana untuk menghadirkan jenis bahan bakar baru Pertalite, menggantikan Premium.
Meskipun nilai oktan RON Pertalite lebih besar, yaitu di kisaran 90-91, dibandingkan dengan Premium dengan nilai oktan 88, namun hal tersebut tidak serta-merta membuat Pemerintah Indonesia mampu berdikari di bidang ekonomi berbasis pada sumber daya alam.
Beban pertama adalah dengan adanya Pertalite, Pertamina juga harus masih mengimpor BBM. Hal tersebut dikarenakan usia kilang minyak Pertamina yang sudah sangat tua dan tidak bisa memproduksi BBM dengan kadar oktan tinggi.
“Itu tantangannya. Kilang Pertamina bahkan kayaknya sudah lebih tua dari saya. Kalau tidak bisa diperbaiki, pilihannya harus impor terus”, Kata Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, sebagaimana dikutip dari Harian Republika, Sabtu (18/4)
Menurut data dari anggota Tim reformasi Tata Kelola Migas, Dr. Fahmy Radhi, usia kilang Pertamina yang paling muda adalah sekitar 30 tahun.
“Pertamina memiliki kilang terbaru itu dibangun pada tahun 1982. Itu yang paling baru”, Kata Beliau yang juga menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM di sebuah kesepakatan diskusi di Warung Daun Cikini.
Beban kedua yang akan ditanggung pemerintah dengan pengadaan Pertalite ini adalah pemerintah harus siap-siap mengimpor seratus persen BBM dari asing.
Ancaman tersebut sebagai konsekuensi dari tua rentanya usia kilang minyak yang dimiliki Indonesia tersebut.
Jika Indonesia benar-benar mengimpor seratus persen BBM, maka niat awal pemerintah menaikkan harga BBM agar masyarakat lebih berhemat dan subsidi bisa dialihkan ke sektor produktif lain, hal tersebut menjadi tidak tercapai. Dikarenakan, APBN juga tetap harus digunakan untuk membiayai impor BBM tersebut.
“Sebab, kalau nanti Premium dihilangkan dan kilang belum diperbaiki, yang ada nanti kita harus impor seratus persen Pertalite dalam bentuk produk jadi. Tidak ada yang diolah dalam negeri”, tegasnya.
