Oleh Pandu Wibowo*
Turki adalah negara Republik Konstitusional yang demokratis dengan luas negara 783.572 km. Jumlah penduduk Turki adalah 76.865.524 jiwa dan mayoritas beragama Islam (Sunni) dengan presentase 99,8% (Kaiser, 2013). Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atarturk terpilih menjadi Presiden Republik Turki pertama. Setelah Atarturk menjadi Presiden, terjadi pembaharuan di Turki konstitusi mengumumkan bahwa Republik Turki sekarang adalah negara sekuler (Espinto, 1990).
Berubahnya Turki menjadi negara sekuler dengan ditandai dengan perubahan kebijakan ekonomi, politik, dan sosial membuat gerakan islamis dengan gaya baru lahir di Turki. Pada tahun 1970, tokoh islamis Turki yang bernama Prof. Necmettin Erbakan mendirikan partai politik yang bernama Mili Salamat Partisi (MSP). Partai ini tidak berumur panjang, karena pada tahun 1980 MSP dibubarkan militer. Kemudian berturut-turut pada tahun 1987 sampai 1998 Erbakan mendirikan Refah Partisi (RP) dan Fezilet Partisi (FP). Namun keduanya pun dibubarkan oleh militer Turki (Yakuz, 2008). Pembubaran partai-partai yang dibuat gerakan islamis oleh militer, menandakan bahwa militer dan kelompok sekuler tidak menginginkann Turki kembali ke masa lalu seperti masa kekhalifahan Ustmani.
Perjuangan melelahkan gerakan islamis Turki dalam memenangkan politik di setiap pemilu nampaknya mendapat angin segar, bahwa pasca terjadinya perpecahan antara antara golongan tua islamis Turki yang dipimpin oleh Erbakan dan golongan muda yang dipimpin oleh Erdogan, lahirlah Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP). AKP didirikan oleh golongan muda mantan anggota FP, seperti Erdogan dan Abdullah Gul sebagai tokoh muda islamis lainnya. Pada tahun 2001 AKP berdiri dengan membawa agenda reformasi ekonomi dan birokrasi. AKP dengan ideologi dan adopsi politik yang berbeda dengan partai-partai buatan Erbakan sebelumnya, membuat partai ini mampu memperluas daya tarik rakyat Turki. Puncaknya pada tahun 2002, AKP berhasil memenangkan pemilu pertama dengan 34% suara. Sedangkan partai sekuler CHP, suaranya jauh di bawah AKP dan menduduki posisi kedua (Rabasa, 2008). Selanjutnya pada pemilu tahun 2007 AKP kembali menang degan mendapatkan 324 kursi, pada pemilu 2011 AKP juga kembali memenangkan pemilu dengan 50% suara, dan pada tahun pemilu 2015 AKP juga memenangkan pemilu dengan 51% suara.
Kemenangan AKP membawa dampak positif bagi rakyat Turki secara keseluruhan dengan ditandai dengan naiknya perekonomian dan kesejahteraan rakyat Turki. Kemenangan AKP serta suksesnya dalam membangun Turki mengundang decak kagum dari seluruh rakyat Turki. Ditambah ketika AKP berhasil melemahkan kekuatan militer yang menjadi sosok yang sangat menakutkan dalam sejarah Turki modern. Kejadian kudeta berkali-kali yang dialami negeri Atarturk, menjadi pelajaran bagi AKP selaku partai penguasa untuk mempertahankan pemerintahannya, dan membawa Turki keluar dari transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi.
Militer sangat memainkan peran penting dalam pendirian Republik Turki. Mereka juga adalah penjaga utama dari sekulerisasi yang telah lama diterapkan di negaranya. Pemerintahan AKP sendiri telah mengalami tiga kali ancaman kudeta, karena dituduh membawa agenda islamisasi (Yildis, 2012). Puncaknya pada tahun 2007, pemerintahan AKP berhasil membongkar rencana kudeta yang dilakukan oleh kelompok Ergenekon yang melibatkan para tokoh-tokoh militer dan tokoh sekuler di Turki (Yildis, 2012).
Rencana kudeta ini dilakukan oleh militer melalui kelompok Ergenekon yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan AKP yang sedang berkuasa.
Keberhasilan pemerintahan AKP dan Erdogan menggagalkan rencana kudeta ini menjadi prestasi besar bagi sejarah Tukri. Karena sejarah mencatat, Turki sangat sering mengalami kudeta militer sebelum AKP menjadi partai pemenang di Turki. Bahkan ketika AKP memperoleh kursi mayoritas di pemerintahan, ancaman kudeta kerap kali menghantui pemerintahannya. Kelompok Ergenekon yang menjadi misteri yang sulit terungkap oleh Kepolisian Turki, dapat terungkap aktor-aktornya setelah pembongkaran rencana kudeta tersebut. Dengan dibongkarnya rencana kudeta dan ditangkapnya beberapa pensiunan militer dan kelompok sekuler yang terlibat kasus Ergenekon membuat pemerintahan Turki semakin percaya diri untuk mengeluarkan Turki dari transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Melemahkan kekuatan militer dan mengembalikan fungsi aslinya ke barak bukan sesuatu yang mudah, bahkan negara Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, Libya, dan Tunisia sekalipun saja sulit keluar dari rezim otoriter karena militer memiliki kekuatan yang sulit ditandingi di negara. Keberhasilan AKP menggagalkan rencana kudeta, melemahkan kekuatan militer, dan mengembalikan fungsi aslinya adalah sebuah prestasi yang cukup baik. Cara yang dilakukan pemerintahan AKP tentu bisa menjadi rujukan bagi negara-negara Timur Tengah lainnya untuk keluar dari rezim otoriter dan menjadikan negara mereka lebih demokratis.
FAKTOR-FAKTOR MELEMAHNYA PERAN MILITER:
1. Kantor Staf Jendral harus berada di bawah Kementerian Pertahanan.
2. Pasal 35 UU Keamanan Dalam Negeri Angkatan Bersenjata Turki yang menjadi jalan intervensi militer harus dihapuskan.
3. Garda nasional harus direstrukturisasi.
4. Transisi menuju angkatan bersenjata yang professional.
5. Kurikulum Keamanan Nasional pada sekolah tingkat atas dihapuskan.
Secara politik, langlah bersih-bersih Erdogan tak pelak menandai supremasi pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki modern dan sekalgus menjadi kemenangan kubu islamis atas dominasi militer. Kendali militer atas kehidupan Turki dianggap telah mengali tutup buku. Dalam konteks ini, Erdogan tidak hanya man of vision (bagaimana membentuk pemerintahan sipil yang kuat di tengah kendali militer), namun dia juga man of mission, yakni sosok politikus yang sukses mentransformasikan visi depolitisasi militer ke dalam praktik dan realitas politik.
AKSI KUDETA MILITER TAHUN 2016
Sekelompok militer Turki yang tidak bertanggung jawab mendeklarasikan dan telah mengambil alih pemerintahan. Hal ini ditunjukan dengan menutup Jembatan Bosphorus dan menutup akses penerbangan di Bandara Turki di Istanbul (Al Jazeera, 2016). Sekelompok militer tidak bertanggung jawab mengatakan, bahwa tujuan militer adalah ingin memasang ulang tatanan konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan serta untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku. Kendati aksi kudeta ini telah berlangsung, namun dengan mengejutkan dalam waktu 5 jam saja pemerintah Turki dan rakyat Turki berhasil menggagalkan aksi kudeta tersebut.
Latar belakang kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer ini disebabkan lebih karena faktor emosional dan kepentingan kelompok. Belum lama pemerintah Turki memberi hukuman kepada jendral dan beberapa anggota militer yang bersalah. Hal ini memicu ketidaksukaan dari beberapa perwira senior militer aktif dan tidak aktif untuk membuat aksi kudeta. Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kudeta militer ini adalah penafsiran sekulerisasi yang disampaikan Erdogan dan AKP dalam sebuah konstitusi, berbeda dengan tafsiran beberapa kelompok militer yang memegang teguh faham kemalisme. Sekelompok militer juga berpandangan bawah selama Erdogan dan AKP berkuasa, Turki digiring menjadi negara Islam. Padahal secara realita Islam yang dibawa Erdogan adalah Islam yang rahmatan lil alamain. Islam yang memerjuangkan nilai-nilai toleransi dan juga Islam yang menjunjung kedamaian serta ketentraman hidup bernegara.
Turki sendiri telah mengalami 4 kali sejarah kelam kudeta militer, yakni pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Selain itu, pemerintahan AKP Turki juga sudah mengalami beberapa rencana kudeta, dan rencana kudeta terkahir adalah tahun 2016 ini. Ada sebuah pertanyaan penting, mengapa aksi kudeta yang sudah dilakukan tidak kunjung berhasil?
Petama, Tidak Solidnya Kelompok Militer
Kudeta yang dilakukan sekelompok militer Turki tidak direstui petinggi militer Turki. Bahkan kelompok militer langsung mengambil tindakan. Mereka menyerbu stasiun TV yang sempat dikuasai faksi militer pelaku kudeta. Angkatan Laut dan beberapa Angkatan Darat Militer Turki tidak mendukung aksi kudeta tersebut (Reuters, 2016). Pasukan militer yang pro pemerintah sudah berhasil menguasai kembali beberapa lokasi penting, mulai dari gedung parlemen sampai stasiun TV. Peristiwa tidak solidnya militer dalam melakukan aksi kudeta adalah sejarah dunia. Biasanya dalam aksi kudeta yang dilakukan kepada pemerintah sipil, sikap militer solid, namun ini tidak terjadi di militer Turki. Fenomena pecahnya faksi militer ini menandakan bahwa dominasi dan keinginan militer dalam berkuasa dalam sebuah negara sudah mulai berkurang. Militer Turki sudah memahami bahwa tempat mereka di barak bukan di parlemen ataupun istana negara. Hal ini tentu karena reformasi militer yang dilakukan oleh Erdogan dan pemerintahan AKP.
Kedua, Dukungan Partai Oposisi
Dua partai oposisi di Turki telah mengumumkan sikap mereka terhadap upaya kudeta militer (Republika, 2016). Pimpinan CHP mengatakan “negara ini telah menderita banyak dari kudeta. Kami tidak ingin kesulitan-kesulitan ini diulang”. CHP menekankan bahwa akan melindungi Republik Turki dan demokrasi. Sementara pemimpin MHP Devlet Bahceli menelepon Perdana Menteri Binali Yildrim setelah muncul kabar kudeta. Devlet mengungkapkan dukungan partainya untuk demokrasi dan kehendak bebas masyarakat. Sikap politik dari pihak oposisi ini menandakan bahwa jika kudeta terjadi, maka partai politik di Turki akan mengalami kerugian cukup besar, yakni mati perlahannya partai politik di tangan militer.
Ketiga, Kuatnya Peran Kepolisian Turki
Keberhasilan pemerintahan AKP dalam membongkar kasus rencana kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer karena kuatnya lembaga kepolisian dan intelijen (Seufert, 2014). Pihak intelejen Turki dikabarkan telah mengetahui penyusup yang masuk ke dalam rombongan Presiden Erdogan. Presiden Erdogan langsung diamankan di tempat yang tidak diketahui. Sementara pihak kepolisian langsung ke lokasi dimana tempat tentara melakukan aksi kudeta, kemudian menangkap dan mengamankan para tentara. Perlu diketahui, Kepolisian Republik Turki sejak 15 tahun terkahir adalah pihak keamanan yang berhasil menghalangi militer dalam mengkudeta pemerintah. Hal ini tidak lepas dari pengkaderan yang dilakukan kalangan islamis di internal kepolisian sejak tahun 1960an.
Keempat, Kemanjuan Demokrasi dan Ekonomi Turki
Kemenangan AKP membawa dampak positif bagi rakyat Turki secara keseluruhan. Produk Domestik Nasional (PDB) di tahun 2013 mencapai 100 M dollar Amerika. Erdogan dan AKP membawa ekonomi negerinya dari rangking 111 dunia ke peringkat 16 dengan rata-rata peningkatan 10%. Untuk pertama kali Turki di masa modern dapat memproduksi pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak, serta satelit militer modern pertama yang multi fungsi. Erdogan dan AKP mendirikan 125 universitas baru, 189 sekolah baru, 510 rumah sakit baru, dan masih banyak lagi kegimalangan pemerintahan AKP dalam membangun Turki. Hasil kerja kabinet AKP cukup memuaskan rakyat Turki, sehingga AKP berhasil mendapat kepercayaan rakyat.
Kelima, Dukungan Penuh Rakyat
Dukungan rakyat Turki sungguh diluar dugaan. Setelah Presiden Erdogan melakukan video call dan meminta rakyat Turki untuk turun ke jalan melawan aksi kudeta, dengan cepat rakyat Turki meresponnya dengan turun ke jalan dan menangkap para tentara. Sungguh ini adalah sejarah baru dunia. Dimana saat kudeta berlangsung, tidak ada yang berani menghalangi dan menggalkannya. Namun hari ini dunia menyaksikan bahwa rakyat Turki berhasil membuktikan hal itu. Fenomena ini adalah bukti kepuasan dan kecintaan rakyat kepada pemimpin mereka.
Faktor-faktor inilah yang menjawab pertanyaan penting tentang mengapa aksi kudeta yang sudah dilakukan tidak kunjung berhasil?. Rakyat Turki berhak bersyukur bahwa sesungguhnya kekuasaan Turki murni ada di tangan rakyat dan didukung penuh rakyat, bukan militer.
ISLAM DAN DEMOKRASI
Turki adalah salah satu negara yang menjadi model dari negara demokrasi muslim di dunia setelah Indonesia. Indeks demokrasi Turki cukup tinggi, juga relijiusitas rakyatnya juga sangat tinggi, ditambah pembangunan yang terus berkelanjutan dan menunjukan kesejahteraan bagi rakyatnya. Perdebatan antara Islam dan Nasionalisme sudah selesai di negeri itu. Karena keduanya saling melengkapi dalam pembangunan negara. Hal ini terbukti ketika AKP memimpin pemerintahan. Simbol agama yang tidak boleh dipakai secara individu dan di tempat-tempat umum diperbolehkan. Turki juga sangat menjunjung tinggi nasionalisme negara dengan mewajibkan pelajar dan pekerja yang datang ke Turki wajib bisa berbahasa Turki.
Fenomena doktrinisasi Islam dan Nasionalisme adalah logika demokrasi AKP dan tanda bahwa Islam dan Nasionalisme dapat berjalan bersama. Faham kemalisme adalah faham yang tidak tepat dalam pembangunan demokrasi sebuah negara. Faham itu tidak merepresentasikan agama dan ideologi apapun, karena tidak memberi ruang agama dan ideologi untuk berkembang serta menjadi penunjang dan pemandu demokrasi di Turki. Hal ini dibuktikan degan kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Turki yang terdegradasi berpuluh tahun lamanya. Sekarang dengan Islam yang penuh toleransi dan didukung sikap menjunjung tinggi faham nasionalisme, Turki kembali menemukan jati dirinya sebagai sebuah negara yang memiliki pendirian dan harga dirinya sebagai sebuah bangsa besar dan pernah memimpin dunia.
Gagalnya kudeta yang dilakukan adalah bukti menangnya Islam, Nasionalisme, dan Demokrasi dari tentara penganut faham kemalisme. Rakyat Turki adalah aktor utama dari penyelematan itu. Penyelematan negara dari aktor yang berniat membawa Turki kembali ke masa lalu kelam yang penuh dengan keotoriterian. Ini adalah modal penting kedepannya dalam pembangunan agama, demokrasi, dan kesejahteraan bagi negara Turki. Fenomena ini juga menjadi jawaban bahwa konsolidasi demokrasi adalah tujuan utama, sementara kudeta adalah musuh bersama bagi seluruh rakyat Turki.
* Peneliti Politik Internasional CIDES Indonesia dan Penulis Karya Ilmiah Dinamika Gerakan Islam di Turki
