Selain untuk memperkuat komitmen dan kemitraan yang sinergis dan harmonis, penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini juga merupakan salah satu langkah strategis untuk mempererat kerjasama lintas wilayah dan sektoral terkait upaya konservasi dan wisata bahari, baik di dalam maupun luar kawasan perairan Taman Nasional Komodo – yang mana tidak hanya merupakan aset nasional, tetapi juga aset bernilai tinggi bagi Kabupaten Manggarai Barat.
Ditemui usai penandatanganan, Wawan Ridwan mengatakan, “Melalui kerjasama ini, WWF berharap implementasi pengelolaan dan rencana zonasi dapat berjalan efektif dan memastikan sektor pariwisata tidak hanya mendukung keberlanjutan sumberdaya laut dan pesisir di dalam dan luar kawasan perairan Taman Nasional Komodo, tetapi juga kesejahteraan hidup masyarakatnya.”
Saat ini, Pemkab Manggarai Barat sudah menetapkan dan mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait perlindungan hiu dan pari manta, pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab (responsible tourism) dan pengelolan bank sampah di wilayah perairan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Manggarai Barat terhadap amanat UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menegaskan perlunya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati laut di wilayah pesisir dan kepulauan secara berkelanjutan agar mampu mensejahterakan masyarakat, baik untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu kabupaten di kawasan yang terdapat di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan 573 diperhitungkan memiliki kekayaan sumberdaya perikanan dan pariwisata yang dapat berkontribusi untuk pendapatan daerahnya. Selain itu, Kabupaten Manggarai Barat yang masuk ke dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) – sebuah kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia – juga menjadi faktor pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir kabupaten ini.
