SuaraJakarta.co, JAKARTA – WWF menyambut positif pemahaman yang dicapai terkait tahap akhir pengakuan sistem verifikasi kayu legal Indonesia yang akan diakui sebagai skema FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels pada 21 April 2016.
Hal ini sebagai tindak lanjut dari asesmen akhir yang menyatakan bahwa Indonesia telah siap untuk melaksanakan secara penuh Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement (VPA), karena saat ini Indonesia telah memasukkan semua jenis produk di dalam ruang lingkup VPA tersebut.
Indonesia akan menjadi negara pertama yang mendapatkan lisensi FLEGT dengan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
“Melalui pengakuan SVLK sebagai lisensi FLEGT menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan dengan hanya memperdagangkan kayu yang telah terjamin legalitasnya,” ujar Dr Efransjah, CEO WWF Indonesia.
Sementara itu, Aditya Bayunanda, Forest Commodities Market Transformation Leader WWF Indonesia mengatakan, “Indonesia menegaskan keseriusannya dalam memerangi pembalakan liar dengan menerapkan verifikasi legalitas kayu pada semua produk kayu termasuk mebel yang diperdagangkan ke luar negeri.” Lanjut Aditya, “Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, Indonesia yang pernah disoroti karena kayu illegal, kini hampir 90 % industri kayunya sudah terverifikasi legalitasnya. Kami mengapresiasi langkah tegas Pemerintah dengan menerapkan SVLK sebagai instrumen legalitas bagi produk kayu Indonesia khususnya yang akan dijual di pasar luar negeri.”
WWF Indonesia bersama ASMINDO (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia) sejak tahun 2013 dengan dukungan dari Uni Eropa melakukan pendampingan bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat memperoleh sertifikat SVLK. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas dan pendampingan langsung kepada IKM mebel untuk memenuhi standar SVLK, yang berlokasi di Jawa, Kalimantan dan Sumatra.
