Dalam pidato sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH, mengungkapkan, “Saya berharap ini adalah saatnya bagi inisiatif HoB untuk membuat kemajuan di tataran implementasi nyata yang bukan sekedar konsep dan proposal. Karenanya, saya sangat menantikan hasil dari pertemuan trilateral inisiatif HoB ini yang tepat sasaran dalam wujud kegiatan-kegiatan yang terukur dampaknya ketika terlaksana.”
Indonesia yang menjadi tuan rumah untuk pertemuan kali ini, akan memimpin persidangan. Dr. Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) HoB Indonesia, menekankan bahwa sudah saatnya HoB mengambil langkah tegas. “Negara, provinsi, kabupaten, desa dan semua pihak terkait harus mencurahkan waktu dan energi untuk pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang akan melahirkan perubahan yang nyata dalam rangka menghijaukan masa depan pulau yang kaya akan keanekaragaman hayati.”
Terdapat dua proposal yang akan dibahas dalam agenda pertemuan, yang bertujuan untuk mengembangkan ekowisata dan pengembangan destinasi pariwisata di HoB. Selain itu, dalam pertemuan ini juga akan membahas proposal mengenai implementasi koridor HoB; yang bertujuan untuk membangun hubungan erat hutan-hutan yang bernilai tinggi di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Indonesia juga mengajukan proposal mengenai pembentukan jaringan masyarakat lokal yang mempromosikan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
Selain melakukan perencanaan untuk pembangunan HoB ke depan, delegasi pemerintah HoB akan melakukan pembelajaran dari pelaksanaan pembangunan di wilayah HoB selama ini. Ketiga negara HoB akan menyajikan laporan dari masing-masing negara mengenai perkembangan dan kemajuan pelaksanaan rencana aksi HoB yang mengacu pada Deklarasi HoB yang ditandatangani tahun 2007.
“Laporan masing-masing negara ini akan bermanfaat untuk menyempurnakan Rencana Aksi Negara-negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan hijau di Heart of Borneo,” ujar Thomas Maddox, Leader Program Borneo WWF. Maddox melanjutkan, “Mendesak diperlukan tindakan nyata agar tercipta kondisi pemungkin bagi pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan kelompok masyarakat sipil untuk dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam mendorong agenda ekonomi hijau, karena Borneo menghadapi tekanan dari kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur dan kehutanan.”
