SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar mendorong pemerintah pusat, baik eksekutif maupun legislatif, untuk segera melakukan harmonisasi undang-undang dan peraturan di bawahnya terkait dengan penggunaan lahan di bawah tanah untuk kegiatan komersil.
“Selama ini proyek MRT sudah jalan, tapi ada kebutuhan kita minta tolong untuk para pengambil kebijakan atau yang buat UU membuat kerangkan ini lebih komprehensif. Karena cepat atau lambat kita akan masuk ke wilayah seperti itu. Sehingga, bawah tanah ini kita kerjakan agar ada regulasi yang tepat dan lengkap, karena susah semua nanti jika tidak ada aturan yang memadai,” jelas William saat konferensi pers di Balai Kota, Selasa (5/12).
Diketahui, fase II tahap pengerjaan proyek MRT Jakarta mulai dari Bunderan HI hingga Kota Tua, akan memiliki trase di bawah tanah. Selama ini, UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang belum mengatur
“Untuk fase selanjutnya dari MRT yang kita gunakan ruang bawah tanah, perlu ada aturan,” tegasnya.
William membandingkan di beberapa negara yang menggunakan MRT, ada aturan di mana 10-20 meter di bawah permukaan tanah milik masyarakat bisa digunakan untuk jalur publik. Kurang dari itu tetap di miliki masyarakat.
“Kalau anda ke singapura, trase itu bisa ditarik lurus, meskipun itu dibawah tanah orang, karena di sana sudah dibatasi berapa meter di bawah permukaan tanah itu sudah di atur di UU,” jelasnya.
