SuaraJakarta.co, DEPOK – Menjelang Pilkada Depok di Bulan Desember 2015 mendatang, muncul banyak komunitas politik yang berusaha untuk mempengaruhi percaturan politik 5 (lima) tahun silam tersebut.
Salah satunya adalah Komunitas Pemuda Kota Depok (PAKDE) yang mencoba mengingatkan KPUD Kota Depok untuk akuntabel dan transparan dalam mengelola dana Pilkada Kota Depok.
“Kami dapat informasi dari salah satu pimpinan DPRD Depok, kalau KPUD minta penambahan dana sebesar Rp 11,7 miliar ke pemerintah, ini sangat memalukan. Uang rakyat miliaran rupiah mau digunakan tanpa transparansi yang jelas,” ujar Ketua PAKDE, Muhammad Riko Lestari, sebagaimana dikutip dari laman covesia.com, Senin (8/6).
Dirinya bahkan menduga KPUD Kota Depok “bermain” politik dengan cara tidak mempublish nama-nama Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK dan PPS). Sehingga, inilah yang membuat kinerja KPU Kota Depok tidak akuntabel dalam bekerja.
“Seperti agenda sosialisasi Pilkad harus dijalankan dulu, nama-nama Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK dan PPS) harus dipublish ke publik. Jangan main minta tambah anggaran, hambur-hamburkan uang rakyat tanpa niat meningkatkan akuntabilitas dalam bekerja,” tambahnya.
Bakal Calon Walikota Depok
Hingga kini, sudah ada kandidat yang semakin berkembang kuat untuk maju sebagai Wali Kota Depok. diantaranya adalah Imam Budi Hartono bakal calon Wali Kota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belakangan Imam Budi Hartono juga semakin intensif membangun komunikasi ke Partai Gerindra. [***]
