Survey Kompas: 59 Persen Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Kabinet Jokowi

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sorotan terhadap buruknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang tergabung dalam Kabinet Kerja tampaknya menjadi perhatian serius dari publik. Hal tersebut sebagaimana tercermin dari survey yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis hari ini, Senin (6/7)

Survei ini menggunakan Metode Jajak Pendapat melalui telepon dengan melibatkan sebanyak 610 responden. Dengan usia minimal 17 tahun, survei ini pun melibatkan responden tersebut yang berasal dari kota-kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado. Artinya, hasil survei yang didapatkan dari para responden diambil secara objektif dan bersifat independen karena diambil dari penduduk di kota-kota besar yang relatif mapan secara ekonomi dan maju secara pendidikan.

Dari empat pertanyaan yang diajukan mengenai Kabinet Kerja Jokowi-JK, berikut hasil yang didapatkan dari Survei Kompas tersebut

  1. Kepuasan terhadap kinerja Kabinet Kerja: 59,3 persen masyarakat tidak puas; 36,2 persen puas; dan 4,5 persen tidak tahu/ tidak jawab
  2. Penempatan posisis para menteri di Kabinet Kerja: 63,15 persen belum tepat; 20,8 persen sudah tepat; 16,1 pesen tidak tahu/ tidak jawab
  3. Perlu reshuffle dalam waktu dekat: 49,3 persen perlu; 42,5 persen tidak perlu; dan 8,2 persen tidak tahu/ tidak jawab
  4. Non partai menteri akan membuat kinerja kabinet lebih baik: 57,7 persen yakin; 33 persen tidak yakin; dan 9,3 persen tidak tahu / tidak jawab

Sebagaimana diketahui, mayoritas publik menilai tidak puas dengan kinerja Kabinet Jokowi disebabkan karena buruknya bidang perekonomian. 64,3 persen publik tidak memuas dengan para menteri-menteri bidang ekonomi dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Ketidakpuasan publik di bidang ekonomi tersebut juga tercermin dari kekecewaan terhadap pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan (44,1 persen).

Sehingga, hal tersebutlah yang membuat Menteri Koordinator Perekonomian mendapat ketidak puasan tertinggi (64,8 persen) di antara 3 menteri koodinator lainnya, yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (54,1 persen), Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (51,8 persen) dan Menko Bidang Kemaritiman (28 persen).

Leave a Reply