SuaraJakarta.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta dukungan publik agar Hak Angket Freeport dapat berjalan dengan baik untuk mengusut perpanjangan kontrak yang melanggar UU Minerba.
Hal itu disampaikan Fahri melalui akun twitter @FahriHamzah, Rabu (10/12)
“Hanya DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi ciptaan rakyat yang bisa buka semua masalah. Ayo, dukung angket #Freeport dan letakkan masalah di depan kaca pembesar rakyat Indonesia #MelawanLupa,”tutur legislator PKS sejak 2004 ini.
Dalam twit yang berjudul #MelawanLupa itu pun Fahri menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Freeport selama ini jelas merampas tanah Papua. “Bongkahan emas di perut Grasberg adalah penyelamat hidup mereka (Freeport). Kalau mereka harus mati karena emas mereka tidak dapat, kita pun harus mati. Itu kata mereka,” tutur politisi dari daerah pemilihan NTB ini.
Oleh karena itu, Fahri meminta masyarakat untuk tidak terkecoh oleh skenario untuk mengalihkan isu yang dilakukan oleh PT Freeport tersebut. Menurut Fahri, untuk mengelabui isu perpanjangan kontrak ini, PT Freeport pertama kali melakukan operasi intelijen dengan cara menyadap percakapan pejabat negara.
“Tapi mereka pintar. Dan sejauh ini skenario mereka masih menang. Pertama2 Mereka lakukan operasi intelijen, ini sejarah mereka yg busuk dan keji. Mereka harus mencari kambing hitam dan korban tak berdosa. Muncullah skenario menyadap pejabat Negara. Dilakoni secara sempurna. Yang dimangsa adalah yang paling nampak lemah,” tambah Fahri.
Ujung dari drama MKD, menurut Fahri, agar bagaimana lembaga legislatif (DPR) tidak punya kendali atas pengawasan perpanjangan kontrak Freeport dengan cara melakukan pengadilan moral terhadap pimpinan DPR. Hal itu dilakukan karena selama ini, tidak berhasil menaklukkan DPR dengan cara halus, sehingga berganti dengan cara kasar.
“Sederhananya adalah agar legislatif tidak lagi punya kendali atas pengawasan..dan mereka merajalela. Skenario sampai sejauh ini berjalan sempurna…pengadilan moral hampir tuntas. #MelawanLupa,”tegas Fahri.
Sebagaimana diketahui, dikutip dari laman esdm.go.id pada 9 Oktober 2015, Kementerian ESDM melalui surat bernomor 61/SJI/2015, PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati kelanjutan operasi komplek pertambangan Grasberg pasca 2021.
Berikut adalah isi siaran pers yang dikutip dari laman resmi ESDM.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR: 61/SJI/2015
Tanggal : 9 Oktober 2015
PT FREEPORT INDONESIA DAN PEMERINTAH INDONESIA MENYEPAKATI KELANJUTAN OPERASI KOMPLEK PERTAMBANGAN GRASBERG PASCA 2021
Freeport-McMoRan Inc. hari ini mengumumkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PT-FI. Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Besarnya investasi PT-FI dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung telah memberikan manfaat bagi Indonesia, menjadi sebuah pertimbangan kesepakatan ini, termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi dan konten lokal. Pemerintah telah meyakinkan PT-FI bahwa Pemerintah akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak Karya.
Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc, James R. Moffett, menyatakan, “Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,”
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM), Sudirman Said, mengatakan, “Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional.”
