Polemik Kontrak Karya Freeport, DPR Didesak Menggunakan Hak Angket

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Siddin menjelaskan isu Freeport yang sedang ramai belakangan ini telah masuk kepada isu politik dalam negeri. Padahal, menurut Irman, isu yang paling penting adalah dugaan pelanggaran berat atas kedaulatan negara (konstitusi) yang telah dilakukan oleh Freeport.

“Masuknya perusahaaan tambang asing sejak zaman orde baru dengan menggunakan rezim Kontrak antara Negara dengan perusahaan tambang, yang meletakkan keduanya sederajat sesungguhnya bentuk pelanggaran berat terhadap konstitusi, bahwa Negara menguasai bumi serta kekayaaan alamnya (Pasal 33 UUD 1945),” jelas Irman kepada suarajakarta.co, Minggu (29/11).

Pendiri Sidin Constitution Law Office ini menegaskan bahwa konstitusi mengharamkan perusahaan tambang duduk sejajar dengan negara. Oleh karenanya, kemudian revisi kebijakan nasional dilakukan, yaitu dari Rezim Kontrak ke Rezim Perizinan seperti dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BACA JUGA  DPR Angkat Bicara Soal Rilis 200 Nama Penceramah Rekomendasi Kemenag
BACA JUGA  Menteri ESDM Diminta Tidak Alihkan Isu Freeport Ke Ranah Politik

“Meskipun UU ini masih masih belum menerapkan standar optimal “dikuasai Negara” sesuai konstitusi, namun yang pasti, negara masih menghormati Kontrak Karya yang telah ada,” papar doktor Hukum dari Universitas Hasanuddin, Makasar, ini.

Oleh karena itu, menurut Irman, kebijakan DPR juga masih menghormati keberadaaan kontrak atas pengusahaan tambang.

“Kontrak karya dan perjanjian karya yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba 2009, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan segala Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, denga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU Minerba 2009 diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara,” tambah Irman.

Irman menambahkan, hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada lagi renegosiasi perpanjangan kontrak. Semua substansi kontrak karya yang menjadikan dasar keberlanjutan pengusahaan tersebut harus mendapatkan izin usaha dari Negara.

BACA JUGA  Kasus MKD Persoalan Antar Genk, Rakyat Tidak Boleh Teralihkan Soal Perpanjangan Kontrak

“Oleh karenanya, isu Freeport ini segera diselamatkan melalui agenda konstitusional penggunaan hak angket DPR karena hal ini menyangkut keluhuran dan kehormatan perwakilan rakyat DPR serta masa depan daulat konstitusi kita,” tutup Irman.

BACA JUGA  Lokasi Pembuangan Sampah Di Sengon dan Ardhala Ditutup

Related Articles

Latest Articles