SuaraJakarta.co, JAKARTA – Hari ini seluruh elemen gerakan ekstra mahasiswa, turun ke jalan. Tak terkecuali dengan elemen mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang melakukan aksi memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan 17 (tujuh belas) tahun reformasi kejatuhan Presiden Soeharto.
Dalam aksi yang dihadiri ribuan massa tersebut, PMII menyerukan kepada mahasiswa untuk tetap bergerak dalam koridor independensi gerakan mahassiwa dan tidak terjebak dengan politik praktis.
“Para mahasiswa agar jauh lebih waspada dengan muatan-muatan politik. Kami menolak politisasi gerakan mahasiswa”, kata Koordinator Aksi, Daud Gerung, saat berorasi.
Dalam kesempatan tersebut, Daud menjelaskan bahwa yang dikritik lebih tepatny adalah kebijakan Jokowi, bukan sosok Jokowi sebagai seorang presiden. Sehingga, tidak relevan jika menyamakan Jokowi dengan Soeharto yang dijatuhkan dari kursi kepresidenan.
“Tuntut kebijakan Jokowi, bukan sosoknya. Itu lebih obyektif dan aspiratif untuk disampaikan ke DPRD sebagai wakil rakyat. Jangan gadaikan idealisme kalian hanyak untuk memuaskan nafsu kekuasaan. Sangat tidak rasional jika menyamakan Jokowi dengan rezim Soeharto”, tegasnya.
Lebih lanjut, disampaikan dari rilisnya, ada 3 (tiga) tuntutan yang disuarakan saat aksi PMII berlangsung.
“pertama, gerakan mahasiswa jangan ditunggangi oleh kepentingan politik kekuasaan, karena organisasi mahasiswa bukan partai politik”.
Kedua, menurutnya, Daud menyesalkan sikap para pemimpin organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa, tetapi sebenarnya memiliki tujuan pribadi.
“Kehadiran para pemimpin organisasi mahasiswa menimbulkan kecurigaan ada deal-deal tertentu antara penguasa dan para pemimpin organisasi mahasiswa, untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan bangsa yang lebih luas seperti yang selama ini menjadi dalih gerakan mahasiswa”, tambahnya.
Terakhir, ketiga, dirinya meminta pemimpian organisasi mahasiswa yang telah bertemu dengan penguasa untuk menjelaskan secara transparan dan sejujurnya tentang deal yang telah disepakati.
“Jika tidak, menyerukan kepada anggota organisasi mahasiswa untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemimpin organisasi mahasiswa yang telah melakukan pertemuan dengan penguasa”, tutup Daud dalam rilisnya.
