SuaraJakarta.co, JAKARTA – Akun twitter @detikcom merilis pemberitaan tentang besarnya peluang Rieke Diah Pitaloka (RDP) menjadi calon walikota Depok dalam judul “Rieke Diah Pitaloka Kandidat Kuat PDIP Jadi Calon Wali Kota Depok”, pada Jumat (29/5) .
Komentar pun mulai bersahutan dalam menanggapi hal tersebut. Ada yang mendukung, tidak mendukung, dan netral. Namun demikian, dari 7 akun twitter yang berkomentar, ternyata, hanya 2 akun twitter yang mendukung RDP menjadi Depok 1.
Salah satunya datang dari akun @liefachri, “kalah jadi Gub, calon walikota ntar kalah lagi, calon camat kalah lagi, jadi kades saja”.
Akun @sukurpldy pun menilai bahwa sosok Rieke Diah lebih tepat sebagai anggota dewan, “entar di dewan enggak ada lagi dong, individu seperti @rieke_diah, saya setuju jdi Bupati Tangerang, apa malah Gubernur Banten.. merdeka..”
DPP Berhak Tentukan Calon Tunggal
DI sisi lain, keputusan setiap kepala daerah yang berasal dari PDIP sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan hanya menentukan calon tunggal untuk diusung di setiap pilkada.
Dilansir dari viva.co.id, Jumat (29/5), Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa pada dasarnya pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten berwenang menyeleksi sejumlah calon. Tetapi, calon-calon hasil seleksi itu kemudian diserahkan kepada Pusat untuk ditentukan sebagai kandidat tunggal.
Diakuinya, pimpinan pusat terlebih dahulu menyurvei popularitas dan elektabilitas calon-calon yang direkomendasikan pimpinan daerah. Pimpinan pusat juga akan memeriksa profil dan rekam jejak calon-calon itu, kader PDIP maupun tokoh dari luar partai.
“Survei itu potret saat itu. Instrumen menjadi syarat utama, bahkan tidak hanya kader parpol, bisa juga tokoh di luar partai”, kata Bambang.
