SuaraJakarta.co, JAKARTA – Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi berbohong kepada publik. Hal itu sebagaimana terbukti dari janji Jokowi untuk tidak berhutang yang disampaikan saat kampanye dan pada kenyataannya Jokowi menambah hutang 31, 6 Triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan.
Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi berjanji untuk tidak belanja berlebihan.
“Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu.
Setelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang.
“Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” ujarnya kala itu, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online (19/4).
Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng.
“Kalau utang ya dibayar.”
Lain dulu lain sekarang, kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi – JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia.
Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.
Berikut rincian dan penjelasan utang luar negeri pemerintah, dari analisis Merdeka Online (19/4).
1. Utang luar negeri Indonesia Rp 3.940 triliun
Per Januari 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 298,6 miliar atau setara dengan Rp 3.940 triliun. Angka utang ini meroket jika dibandingkan posisi per Desember 2014 yang hanya USD 292,6 miliar atau setara dengan Rp 3.860 miliar.
Angka utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah bersama Bank Indonesia USD 135,7. Sedangkan utang luar negeri swasta sebesar USD 162,9 miliar.
Data Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut perkembangan utang luar negeri masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian.
Ke depan, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi.
2. Utang luar negeri pemerintah tembus Rp 1.710 triliun
Utang luar negeri pemerintah Jokowi -JK per Januari 2015 mencapai USD 129,7 miliar atau setara dengan Rp 1.710 triliun. Angka utang pemerintah ini naik USD 5,9 miliar atau setara dengan Rp 78 triliun jika dibandingkan Desember tahun lalu yang hanya USD 123,8 miliar atau Rp 1.632 triliun.
Jika melihat selama 5 bulan pemerintahan Jokowi – JK, data utang pemerintah ini berjalan naik turun. Per November 2014, utang luar negeri pemerintah tercatat USD 127,3 miliar. Utang sempat turun di Desember menjadi USD 123,8 miliar namun kembali naik menjadi USD 129,7 miliar per Januari.
Data Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut meningkatnya utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh penerbitan Global Bond Pemerintah sebesar USD 4,0 miliar.
3. Utang swasta tumbuh melambat
Utang luar negeri swasta tumbuh melambat di Januari 2015 ini. Utang luar negeri swasta tercatat USD 162,9 miliar dan hanya naik tipis dibanding Desember tahun lalu yaitu USD 162,8.
Kalau melihat data selama pemerintahan Jokowi – JK, utang luar negeri swasta naik tipis cenderung stagnan. Utang luar negeri swasta di November 2014 tercatat USD 160,9 miliar. Kemudian utang naik di Desember menjadi USD 162,8 miliar. Per Januari 2014, utang swasta hanya naik tipis menjadi USD 162,9 miliar.
