SuaraJakarta.co, JAKARTA – Mantan menteri pertanian di era Presiden SBY, Anton Apriyantono, meminta pemerintah untuk memperkuat peran dan fungsi Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah. Salah satu cara untuk memperkuat tersebut adalah mengubah status perusahaan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).
“Untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, peran dan fungsi Bulog harus diperkuat. Karena itu, ubah status Bulog dari yang saat ini di bawah Kementerian BUMN menjadi LPNK,” katanya sebagaimana dikutip dari harian Seputar Indonesia, Jumat (29/5).
Dengan adanya perubahan status ini, maka Bulog langsung berada di bawah presiden, dan fungsinya khusus dan jelas, yaitu menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan.
“Sekarang ini, kasian Bulog, di satu sisi harus untung karena statusnya sebagai perusahaan. Namun, di sisi lain disuruh menstabilkan harga beras, makanya kalau ingin pangan terjaga dan harga pangan stabil, status Bulog harus diubah menjadi LPNK,” tambahnya.
Harga Kian Meroket
Jelang puasa, harga pangan mulai mencekik daya beli masyarakat. Bahkan kenaikannya meningkat hingga lebih dari 20 persen.
Dikutip dari laman tempo.co, Selasa (26/5), di Pasar Besar dan Pasar Banjarejo Bojonegoro, harga bahan pokok melonjak 50 persen, yakni dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 42 ribu. Gula pasir dari sebelumnya Rp 9700 per kilogram kini menjadi Rp 12 ribu.
Telur ayam negeri dari Rp 18 ribu per kilogram naik menjadi Rp 20 ribu. Minyak goreng dari sebelumnya Rp 11 ribu per kilogram naik menjadi Rp 12, 5 ribu per kilogram.
Kenaikan juga terjadi pada harga beras. Beras kelas medium yang sebelumnya Rp 7.800 per kilogram kini menjadi Rp 8.100 per kilogram.
Banyak pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan itu. “Kenaikan harga bahan-bahan pangan itu terlalu cepat,” kata Solekah, 53 tahun, pedagang di Pasar Besar Kota Bojonegoro.
