SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kurang lebih sudah enam bulan Jokowi-JK memimpin Indonesia. Diusianya yang baru seumur jagung tersebut, Indonesia belum memperlihatkan perkembangan ke arah yang signifikan. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat seperti menaikkan harga BBM, kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, tiket kereta api dan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar.
Menyikapi hal tersebut, Abdul Hakim Syafi’i selaku Ketua Koordinator Wilayah Jabodetabek-Banten Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional (BEM-NAS) mengatakan “tidak seharusnya pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat memilih pasangan tersebut pada pilpres 2014 kemaren dikarenakan masyarakat melihat Jokowi adalah sosok pemimpin yang sederhana dan pro dengan wong cilik. Namun sangat disayangkan jika, saat ini Jokowi mengingkari janji-janjinya”. Ujar pria yang akrab disapa Hakim tersebut.
Lebih jauh Hakim menghimbau kepada seluruh elemen mahasiswa untuk terus mengkritisi perihal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi–JK dengan melalui tulisan dan aksi turun ke jalan serta menawarkan solusi dari kebuntuan pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat. Berangkat dari sini maka peran mahasiswa sebagai agent of change akan benar-benar terlihat. Selain sebagai agent of change, mahasiswa juga bisa dikatakan sebagai penyambung lidah rakyat. Hal ini berarti mahasiswa harus peka terhadap segala kondisi yang terjadi di masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah agar apa yang diinginkan oleh rakyat terealisasikan.
