SuaraJakarta.co, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak mempersoalkan rencana pemerintah menaikkan dana partai sebesar 10 kali lipat, dari sebelumnya hanya Rp108 per suara sah menjadi Rp1.000.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz dari laman yang dikutip Tirto, Senin (28/8).
Meskipun demikian, ICW mengingatkan agar peningkatan dana tersebut harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, partai memerlukan banyak dana untuk operasional sehari-hari, sehingga parpol tidak perlu memungut dana-dana ilegal dalam proses politik.
“Kalau kita bicara pilkada kan kita bicara soal uang. Sumber pendanaannya juga partai sering nyari dana dari kandidat kan? Makanya muncul mahar politik,” ujarnya dihubungi Tirto, pada Senin (28/8/2017).
Pemberian dana parpol, tambah Donal, penting karena keberadaannya merupakan hulu dari proses politik. Kata Donal, parpol merupakan lembaga yang mencari kader untuk ditempatkan di kursi-kursi pemerintahan, baik DPRD dan DPR, kepala daerah hingga Presiden.
“Mereka melakukan seleksi dan penjaringan demi mendapatkan kader terbaik untuk menduduki kursi-kursi strategis di pemerintahan. Dengan pemberian dana lebih besar partai bisa lebih leluasa bergerak dan meninggalkan kebiasaan mencari dana-dana siluman untuk operasionalnya, seperti mahar politik,” tegasnya.
Selain itu, parpol juga memerlukan dana untuk musyawarah kerja, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Selama ini, Donal menilai, musyawarah-musyawarah partai seringkali tidak berjalan demokratis akibat partai kekurangan dana. Solusinya, sejumlah konglomerat akhirnya ikut bergabung dalam partai dan berusaha menggunakan kekayaan mereka untuk menguasai partai tersebut untuk kepentingannya. (RDB)
