SuaraJakarta.co, JAKARTA – Tidak hanya mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Jakarta, gabungan mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Aswaja (Aliansi Mahasiswa Jakarta) pun juga turut mendukung DPRD, khususnya Fraksi PKB DKI Jakarta, untuk segera tuntaskan Hak Angket dan bongkar semua kisruh dana siluman di APBD DKI
Aswaja beberapa kali menggelar aksi massa terkait dugaan korupsi pengadaan UPS dan buku pada APBD-P 2014. Mereka juga mendesak Alex Usman, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus UPS, dan juga Rina segera ditangkap dan diperiksa, karena diduga terkait kasus itu.
Bareskrim Polri sendiri baru menetapkan dua tersangka terkait pengadaan UPS, yakni Alex Usman dan Zainal Soleman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
Sementara kasus enam buku karangan Rina pada APBD-P 2014, seperti “Dari Delman Menuju MRT”, “Dari Kampoeng Hingga Metropolitan”, “Batavia Era Kolonial Hingga Jokowi”, “Jakarta Dulu Rawa, Sekarang Pencakar Langit”, “Perempuan Betawi Menyusui”, dan “Urban Batavia, Urban Jakarta”, belum diusut para aparat penegak hukum.
Menanggapi tuntutan tersebut, DPW PKB DKI Jakarta mendukung gerakan antikorupsi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Jakarta (Aswaja) terkait desakannya untuk membongkar kasus dugaan korupsi pada APBD-P 2014. Di antaranya adalah kasus pengadaan UPS dan buku yang nilainya miliaran rupiah.
“Aswaja jangan berhenti melakukan kontrol terhadap kasus anggaran yang terjadi di APBD DKI sampai kasus itu terbuka dan kelihatan, siapa aktor-aktor intelektualnya,” ujar Wakil Ketua DPW PKB DKI, Djunaidi Sahal, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/4/2015), sebagaimana dikutip dari laman okezone.com (4/4).
Dirinya meminta Polri untuk segera mengusut tuntas adanya makelar anggaran yang melibatkan internal DPRD dan Pemprov DKI. Ia menduga bahwa ada permainn antara mantan Kepala Sarpras Dikmen Jakbar, Alex Usman serta Anggota DPRD DKI Jakarta Rina Aditya Sartika, yang keduanya merupakan ayah dan anak, agar diusut hingga tuntas.
“Nomor rekening mereka, baik pribadi maupun perusahaan yang dimiliki harus diusut,” tegasnya.
Djunaidi pun mendukung apa yang dilaporkan Aswaja ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu, untuk menyelidiki transaksi rekening pada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. “Saya juga sependapat, agar BK (Badan Kehormatan) DPRD memproses laporan Aswaja, memeriksa Rina terkait keterlibatan dalam kasus pengadaan buku,” jelasnya.
Terlepas dengan adanya Hak Angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ia menjamin Fraksi PKB DPRD DKI akan selalu mendukung gerakan yang mendesak menuntaskan kasus korupsi APBD. “Karena ini sesuai dengan politik Islam rahmatan lil alamin,” tandasnya.
