SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menegaskan kembali untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Hal itu sebagaimana disampaikan Wagub Sandiaga saat membuka Forum Pembahasan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Ruang Serba Guna Blok G, Balaikota Jakarta, pada Senin (30/4) pagi.
Dalam forum yang dihadiri juga oleh Plt Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta Aryo Setto Bomantari dan puluhan perwakilan SKPD Pemprov DKI Jakarta ini, Wagub Sandiaga kembali ingatkan soal program “Road to WTP” sebagaimana telah disampaikan pada Oktober 2017 lalu.
“Forum ini adalah komitmen kami bersama untuk tahun ini mendapatkan WTP. Kalau dikoreksi, tentunya kami berikan jawaban. Tapi kami pastikan kami ada komitmen bersama bahwa tahun ini bisa mencapai WTP,” ungkap Wagub Sandiaga.
Diketahui, pada Oktober 2017 silam, Pemprov DKI mencanangkan program “Road to WTP” dalam rangka komitmen bersama dalam peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan adanya program ini, setiap SKPD harus siapa menindaklanjuti laporan BPK dan mulai melakukan pencatatan aset maupun keuangan setiap pekannya.
“Kami berkomitmen bahwa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta siap untuk mengikuti pembahasan jurnal koreksi yang sudah dijadwalkan selama tiga hari kerja sampai tanggal 3 Mei mulai hari ini. Semoga pembahasannya dapat berjalan dengan lancar,” ujar Politisi Gerindra itu.
Dalam forum ini, Wagub Sandiaga juga berharap, perwakilan BPK RI dapat berkoordinasi dan memberikan arahan maupun koreksi sehingga kelemahan laporan keuangan dapat terus mendapatkan perbaikan. Ia pun berpesan kepada seluruh Kepala SKPD yang hadir dapat totalitas dalam mengikuti forum dan pada akhirnya laporan keuangan Pemprov DKI dapat mencapai target WTP.
Untuk diketahui, berbagai upaya peningkatan akuntabilitas terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, melalui pembenahan disisi perencanaan dan penganggaran melalui penerapan e-Planning dan e-Buggeting yang terintegrasi, pembenahan sistem administrasi pendapatan dan belanja daerah melalui transaksi non tunai yang real time dan online dengan sistem perbankan dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut atas LHP BPK-RI.
