SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Rabu (30/3/2016) di Gedung DPRD DKI Jakarta, perwakilan dari sekolah-sekolah swasta tersebut menyampaikan permasalahan-permasalahan sekolah swasta di Jakarta. BMPS juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, bahwa pendidikan untuk seluruh masyarakat sehingga tidak boleh ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. BMPS juga mengeluhkan adanya peraturan gubernur yang mengharuskan sekolah swasta untuk memiliki IMB.
Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arif, banyak sekali sekolah swasta yang sudah ada sejak lama, bahkan bernilai sejarah harus dicabut izinnya hanya karena tidak memiliki IMB.
“Contohnya seperti Taman Siswa Jakarta yang sudah berdiri sejak 1924 yang merupakan cabang dari taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta, mendapat kendala ketika diharuskan memiliki sertifikat tanah dan IMB, baru izin operasionalnya keluar, padahal sudah beroperasi puluhan tahun,” ujar Tubagus.
Tubagus juga mengungkapkan, sekolah swasta yang jumlahnya mendominasi total seluruh sekolah di Jakarta dari SD sampai SMU atau sederajat, seharusnya mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktifitas belajar mengajar mengingat masyarakat sangat membutuhkan keberadaan mereka.
“Jumlahnya sekolah swasta yang mencapai lebih dari 600 ribuan sekolah, sangat dibutuhkan keberadaanya oleh masyarakat, sudah seharusnya dipermudah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar bukan justru dipersulit,” ungkapnya.
Tubagus juga menjelaskan bahwa selama ini diskriminasi masih dirasakan oleh sekolah swasta menengah ke bawah.
“Masih banyak diskriminasi yang dirasakan oleh sekolah swasta, dari kesejahteraan guru yang masih sangat minim hingga perhatian dari pemerintah yang kurang, bahkan dirasa sangat mempersulit operasional sekolah tersebut, ini sangat memprihatinkan,” tutup Tubagus.
