“Kita akan menggerakkan kader-kader KAMMI di seluruh Indonesia untuk bersama rakyat melantangkan penolakan kenaikan BBM bersubsidi. Kita akan lumpuhkan pusat pemerintahan di 33 provinsi secara serentak,” kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana, Sabtu (15/6) di Jakarta.
Menurut pria yang akrab disapa Andri itu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi jelas akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat kecil. “Imbasnya tetap akan dirasakan rakyat kecil. Jika BBM subsidi naik, semua harga pasti akan ikut naik,” papar Andri.
Menurut Andri, program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah program yang sarat kepentingan politik. Apalagi BLSM diberikan saat akan menjelang Pemilu 2014. BLSM juga tidak bisa menyentuk semua rakyat miskin.
“Data BPS mencatat ada sekitar 29 juta rakyat miskin, sedangkan BLSM hanya untuk 15,5 juta saja. Berarti yang 13,5 juta lagi akan hidup semakin miskin karena semua harga akan naik,” jelas Andri.
Menurut Andri, harusnya pemerintah sedikit cerdas mencermati harga BBM. Kenaikan harga BBM yang bergantung harga minyak dunia jelas bisa diprediksi jauh-jauh hari. Namun sayang hal ini justru dimanfaatkan oleh partai penguasa pemerintah sebagai komoditas politik menjelang Pemilu 2014.
“Kalau pemerintah serius, seharusnya jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. Banyak yang bisa dilakukan pemerintah, nasionalisasi aset minyak misalnya, serius menghadirkan energi alterlatif misalnya. Solusi lain, bisa juga dengan menaikkan pajak kendaraan mobil pribadi, tanpa menaikkan harga BBM subsidi,” papar Andri.
Namun sayang, pemerintah malah memilih jalan untuk menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM subsidi yang akan berimbas pada kenaikan harga-harga semua barang dan jasa.
“Karena itu, KAMMI bersama rakyat akan melumpuhkan pusat pemerintahan di 33 provinsi sebagai wujud protes KAMMI atas rencana kenaikan harga BBM subsidi yang dapat melumpuhkan rakyat Indonesia,” tandas Andri.
