SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya, sehingga gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, (9/9/2022)
Adapun rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov DKI salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.
Hal ini karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI dengan mengucurkan dana sebagai tambahan Public Service Obligation (PSO) atau biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas.
“Jadi publik yang naik bus Transjakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan Transjakarta tidak ada perubahan (tarif),” ungkapnya.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan harga BBM.
“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ujarnya.
Orang nomor satu di DKI Jakarta ini juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari pemerintah pusat segera disalurkan dengan baik.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi di mana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam rapat tersebut dihadiri juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.[*]
Sumber : kbanews.com
