SuaraJakartaCo – Dewan Adat Bamus Betawi mengadakan pertemuan dengan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, yang kini menjabat sebagai Penasehat Utusan Khusus Presiden bidang Politik dan Pertahanan, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bamus Betawi, Eki Pitung, menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Betawi, khususnya dalam ranah politik dan pertahanan, terutama setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.
Eki Pitung menyoroti bahwa sejak era kemerdekaan, masyarakat Betawi tidak banyak dilibatkan dalam peran strategis dalam pengelolaan Jakarta, meskipun mereka adalah penduduk asli yang telah lama mendiami kota ini. Ia membandingkan dengan daerah lain yang telah lama mendapatkan hak otonomi dan perlakuan khusus, sementara masyarakat Betawi belum memperoleh hak serupa. Eki berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat Betawi, yang selama ini kurang mendapatkan tempat dalam kebijakan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menerima diskusi ini dengan terbuka dan mengakui bahwa masyarakat Betawi memang belum memperoleh hak istimewa sebagaimana daerah lain yang telah memiliki otonomi tersendiri. Ia menyatakan kesediaannya untuk menjalin sinergi dengan Bamus Betawi guna memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi dalam kebijakan nasional. Dudung juga menyatakan bahwa kondisi ini perlu didiskusikan lebih lanjut agar dapat ditemukan solusi yang lebih baik bagi masyarakat Betawi.
Sebagai langkah konkret, Eki Pitung mengundang Jenderal Dudung untuk bersilaturahmi langsung ke kantor Dewan Adat Bamus Betawi dalam waktu dekat. Ia menilai pertemuan lanjutan diperlukan agar diskusi ini dapat berlanjut ke tahap perumusan strategi yang lebih konkret dalam mendorong masyarakat Betawi agar memiliki peran yang lebih besar dalam kebijakan politik dan pertahanan di Indonesia.
Pertemuan antara Bamus Betawi dan Utusan Khusus Presiden bidang Politik dan Pertahanan ini diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Betawi untuk mendapatkan keterlibatan yang lebih aktif dalam kebijakan nasional. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, perhatian terhadap masyarakat Betawi sebagai bagian dari identitas Jakarta juga perlu ditingkatkan. Sinergi yang terjalin ini diharapkan menjadi langkah awal dalam perjuangan masyarakat Betawi untuk mendapatkan hak-hak yang lebih adil, terutama dalam politik dan pertahanan nasional. Ke depan, pertemuan lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif bagi masyarakat Betawi dalam menghadapi perubahan pasca-pemindahan ibu kota.