SuaraJakarta.co, JAKARTA (3/10) – Warga Jakarta jangan sampai tua di jalan, demikian harapan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat diskusi tentang penerapan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP), di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/10). Ia menyatakan hal tersebut sambil memaparkan data bahwa 60% waktu dihabiskan dalam kemacetan sementara hanya 40% saja waktu bergerak dari kendaraan di jalan raya.
Di sisi lain, data yang dihimpun oleh Koalisi Warga untuk Transport Demand Management (Koalisi TDM) menemukan angka pengganti biaya kesehatan baik biaya periksa kesehatan maupun obat akibat masalah polusi udara dari kendaraan bermotor mencapai lebih dari Rp 35 triliun. Hal tersebut disampaikan Ahmad Safrudin dari Koalisi TDM dalam diskusi yang juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Provinsi DKI Udar Pristono.
Triwisaksana menyatakan sudah saatnya Jakarta membuat regulasi untuk membatasi kendaraan pribadi di jalan raya. Menurut Triwisaksana yang juga Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, pengaturan jumlah penumpang 3in1 atau rekayasa lalu lintas sudah tidak memadai lagi untuk menghindarkan pengguna jalan dari kemacetan. “Akhirnya, dengan 60% waktu tidak bergerak, bukan hanya masalah polusi, tapi juga Jakarta menjadi kota yang kurang bersaing dibanding ibukota negara-negara di Asia,” tutur pria yang akrab disapa Sani ini.
Ia menyatakan DPRD telah mengumpulkan pendapat masyarakat tentang aturan yang bisa digulirkan untuk membatasi kendaraan pribadi. Sejauh ini ada usulan seperti penggiliran nomor kendaraan ganjil genap dan penerapan ERP. “Khusus untuk ERP, payung hukum untuk membentuk Perda sebenarnya telah memadai, dan kami berupaya untuk hal ini bisa diterapkan secepatnya,” ujar Triwisaksana.
Udar Pristono menyatakan Pemprov DKI siap untuk menerapkan ERP bila telah ada perda-nya. Namun ia menyampaikan pula, pemprov akan menunggu datangnya bus transjakarta untuk menambah armada yang sudah ada. Menurutnya, selain memang sudah sangat dibutuhkan, sisa 700 armada bus yang akan datang bisa menjadi alternatif bagi pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke transportasi publik bila keberatan dengan pungutan ERP. Ia yakin, ERP sudah bisa diterapkan pada kuartal pertama tahun 2014.
