SuaraJakartaCom – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dinilai menghadapi ancaman serius akibat politisasi yang berkembang pasca-Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Bidang Politik dan Ekonomi Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), M. Firman, menyatakan bahwa isu yang berkembang, termasuk kasus “pagar laut,” berpotensi menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Firman menyoroti rencana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik dua anak perusahaan PIK 2, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS), yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap sektor properti.
“PT Intan Agung Makmur memiliki 243 SHGB dan PT Cahaya Intan Sentosa memiliki 20 SHGB. Jika pencabutan ini benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar bagi sektor properti dan ekonomi nasional,” ujar Firman kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).
Jika proyek ini terganggu, Firman menyoroti beberapa dampak yang akan terjadi, antara lain:
1. Terhambatnya Investasi Properti
PSN PIK 2 merupakan proyek padat modal dan padat karya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Banten dan Jakarta. “Pembangunan properti seperti perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan properti komersial mendorong lapangan kerja serta memacu sektor konstruksi,” jelasnya.
2. Dampak pada Sektor Terkait
Gagalnya proyek ini akan berdampak pada industri konstruksi, manufaktur material bangunan, serta sektor jasa. “Otomatis, lapangan kerja yang seharusnya diciptakan akan hilang,” tambah Firman.
3. Pelemahan Penerimaan Negara
Pajak dari sektor properti merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. “Kalau proyek ini gagal, penerimaan pajak juga menurun, yang akhirnya merugikan masyarakat luas,” katanya.
Firman menilai bahwa polemik PSN PIK 2 saat ini dipicu oleh polarisasi politik pasca-Pilpres 2024.
“Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan PSN PIK 2 untuk kepentingan politik, padahal mereka sendiri pernah menjabat sebagai pejabat negara tetapi tidak memiliki prestasi selama menjabat,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan isu ini dengan serangan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Politisasi ini sepertinya bagian dari strategi kelompok yang kalah di Pilpres 2024 untuk menciptakan instabilitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya bisa mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tandasnya.
Firman menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan PSN PIK 2 tetap berjalan demi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
Jangan sampai kepentingan politik segelintir orang justru menghambat pembangunan dan merugikan rakyat,” pungkasnya.