Banyak Mark Up Anggaran di Pemprov DKI Jakarta

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecolongan dalam pengawasan APBD 2013. Sebab, sebagian anggaran yang semula telah dihapus karena dianggap tidak perlu, ternyata kini mendadak muncul kembali.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, yang membawahi bidang anggaran, Cinta Mega mengakui banyaknya terjadi pembengkakan atau mark up anggaran. Ia pun menyarankan agar ada efisiensi dalam perumusan anggaran. “Iya, memang banyak mark up harga,” kata Cinta, di DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/10).

Tetapi Cinta menyangkal jika pihak DPRD DKI melakukan permainan anggaran dengan memunculkan kembali pos-pos anggaran yang telah dihapuskan. Karena DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menambah program-program baru di dalam pos anggaran APBD. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta.

BACA JUGA  Selesaikan Penggusuran, Pemprov DKI Harusnya Kedepankan Dialog

Menurutnya DPRD, melalui hak budgeting hanya berwenang menyetujui dan mengevaluasi program-program yang akan dijalankan atau dihapuskan. “Program-program dinas yang sudah tidak realistis dijalankan ya perlu dihapus, dan diganti dengan program prioritas lain yang lebih relevan,” ujarnya.

Cinta menambahkan, jika ada penghapusan pos anggaran maka hendaknya disertai dengan pengalihan pos anggaran lainnya, untuk menjaga tingkat serapan anggaran. “Sehingga tidak terjadi Silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) yang tinggi,” ujarnya.

Sumber: beritajakarta.com

Nugraha Adi
Author: Nugraha Adi

Related Articles

Latest Articles